HALOJABAR.CO – Empat pejabat eselon II di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) dilantik untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), Jumat 16 Mei 2025.
Mereka yang dilantik adalah Weda Wardiwan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Rega Wiguna Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Idad Saddudin sebagai Kepala Dinas Sosial dan Wiwin Aprianti sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan).
Akan tetapi pelantikan ini masih menyisakan Kepala SKPD yang belum terisi yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
Serta belum dilaksanakannya hasil dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN) yang memenangkan gugatan dari Mantan Kepala Bappelitbangda KBB Rini Sartika.
Diketahui hasil gugatan atas keputusan rotasi mutasi, maka Rini Sartika yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan KBB dikembalikan ke jabatan sebelumnya atau setara.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail yang melakukan proses pelantikan empat pejabat tersebut, mengakui bahwa empat pejabat yang dilantik merupakan hasil dari proses terbuka atau open bidding yang dilakukan pada zaman Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim.
BACA JUGA: Ketua Komisi I DPRD KBB Pertanyakan Urgensi Open Bidding Pejabat Eselon 2
“Ini hasil open bidding oleh Pj Bupati sebelum saya. Tapi saya pastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan juga sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Jeje di Lembang, Sabtu 17 Mei 2025.
Kepada para pejabat yang dilantik menjadi kepala SKPD di lingkungan Pemda KBB, Jeje menggantungkan visi dan misi “AMANAH” yang menjadi acuan kerja selama ia dan Asep Ismail sebagai wakil bupati mengemban jabatan kepala daerah di KBB.
“Saya pengen pemerintahan yang sekarang bersih dan gerak cepat (gercep), serta bisa melaksanakan program-program,” ucapnya.
Sementara terkait masih adanya sejumlah JPTP kosong, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasyim mengatakan pihaknya masih menyusun sejumlah nama yang kemudian dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Pasti akan segera kita lakukan rotasi mutasi, tapi tentunya butuh arahan dari BKN. Jabatan kosong yang eselon, setingkat sekretaris, kabid, kabag sudah kita inventarisasi. Jadi mungkin Senin (15) sudah mulai menyusun,” ucapnya menambahkan.***
