HALOJABAR.CO – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Komisi I mempertanyakan proses open biding yang sedang dilakukan Pemda KBB untuk pejabat eselon 2 atau setingkat kepala dinas.
Pasalnya keabsahan dan pola penganggaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah (JPTP) di lingkungan Pemda KBB itu terkesan tertutup.
“Kami mempertanyakan proses penganggaran dan juga urgensinya apa open biding tersebut,” kata Ketua Komisi 1 DPRD KBB Sandi Supyandi, Jumat 13 Desember 2024.
Dia menilai, sebagai Ketua Komisi 1 DPRD selayaknya diberi tahu terlebih dahulu terkait adanya open bidding eselon 2 ini. Namun yang terjadi tidak ada informasi yang disampaikan kepada Komisi I DPRD KBB dan tiba-tiba prosesnya telah berjalan.
“Seharusnya Pemda KBB mempunyai adab menginformasikan terlebih dahulu kepada kami sebagai lembaga resmi (Khusunya Komisi 1) supaya tidak salah informasi” sambungnya
Sandi pun mempermasalahkan jika Pemda KBB dan Panitia Seleksi terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada Lembaga DPRD. Khususnya Komisi 1 yang membidangi Pemerintahan Umum dan Kepegawaian terkait rekomendasi dari Kemendagri dan pola penganggaran yang akan direalisasikan.
“Kami akan memanggil Secara Resmi PJ Bupati sebagai kepala daerah dan Pansel Terbuka JPTP untuk rapat dengar pendapat. Jangan muncul masalah lagi ke depannya dengan proses seleksi yang terkesan tergesa-gesa,” tegasnya.
Pihaknya akan mempertanyakan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pola penganggaran yang direalisasikan, jangan muncul masalah lagi akibat penganggaran yang tidak sesuai prosedur.
Anggota Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa ini pun ingin menjaga stabilitas politik dan pemerintahan pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah ditetapkan oleh KPU KBB.
“Sekarang ini terkesan terburu-buru, pasca pilkada langsung dilaksanakan. Jangan sampai nanti muncul masalah baru karena ketidakadaan urgensi atau hanya kepentingan segelintir orang saja,” pungkasnya. (*** Adi H)
