HALOJABAR.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, memastikan bahwa distribusi gas 3 kg atau LPG subsidi di Jawa Barat telah kembali normal. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah pusat yang kembali mengizinkan pengecer untuk menjual LPG 3 kg.
Kepastian tersebut disampaikan Bey usai Rapat Pimpinan (Rapim) Gubernur yang berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (4/2/2025).
Bey menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer untuk kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg, sehingga kelangkaan yang sempat terjadi diharapkan segera teratasi.
“Presiden tadi malam sudah memerintahkan pengecer boleh kembali menjual. Jadi, seharusnya tidak ada lagi kelangkaan, dan masalah distribusi sudah terselesaikan,” ujar Bey.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan terus melakukan pengawasan ketat guna memastikan kelancaran distribusi serta kestabilan harga di pasaran.
“Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung, bimbingan dari dinas terkait, serta petugas yang turun ke lapangan,” tuturnya.
Terkait potensi penimbunan LPG yang dapat menyebabkan kelangkaan buatan, Bey menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan akan ditindak tegas.
“Jika ditemukan indikasi penimbunan, kami akan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Saya yakin Pertamina juga sudah melakukan pemantauan jika ada dugaan praktik tersebut,” katanya.
BACA JUGA: Agen dan Pangkalan LPG di KBB Belum Siap, Kebijakan Beli Gas 3 Kg Sebaiknya Dikaji Ulang
Jika masih ditemukan kendala dalam distribusi, Pemda Provinsi Jabar akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi cepat.
“Kami siap berdiskusi dengan Pertamina jika diperlukan, misalnya dengan mengarahkan pengiriman langsung ke kelurahan. Namun, dengan kebijakan terbaru ini, seharusnya distribusi sudah lancar,” katanya
Efisiensi Anggaran Pemdaprov Jabar
Selain isu distribusi LPG, Bey juga membahas rencana efisiensi anggaran di lingkungan Pemdaprov Jabar. Saat ini, pembahasan masih berlangsung bersama Badan Anggaran (Banggar), dengan potensi penghematan anggaran mencapai Rp2-4 triliun.
“Besok akan dibahas lebih detail dengan Banggar. Ini dilakukan agar sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) dan selaras dengan visi gubernur terpilih nantinya,” ungkapnya.
Langkah efisiensi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus mendukung program-program prioritas bagi masyarakat Jawa Barat.
Cek Kesehatan di Puskesmas Masih dalam Tahap Uji Coba
