HALOJABAR.CO – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) khawatir, pola efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah berdampak ke sektor pariwisata.
Sektor yang diprediksi bakal kena imbas paling signifikan adalah di bidang jasa perdagangan dan juga pariwisata. Terutama dalam hal angka kunjungan wisatawan.
Ketua PHRI KBB, Eko Suprianto mengatakan, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, pasti akan berimbas pada sektor pariwisata dan perhotelan.
“Sekarang sudah muncul larangan rapat di hotel dan larangan study tour, itu pasti berimbas ke bisnis wisata dan hotel,” ucapnya saat dihubungi, Sabtu 14 Februari 2025.
Dirinya mendukung upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Namun sebaiknya yang diefisiensi adalah pengelolaan keuangan di internal pemerintah agar menekan pemborosan dan menutup kebocoran anggaran.
Masyarakat juga pasti tidak rela jika sampai uang yang dikumpulkan dari hasil pajak mereka, tapi malah digunakan untuk pemborosan.
Hanya saja jangan sampai juga diberlakukan larangan meeting di hotel karena bakal memukul dan mengancam nasib karyawan di sektor wisata dan perhotelan.
BACA JUGA: BPKAD Kota Cimahi Ancang-ancang Lakukan Efisiensi Anggaran Sesuai Inpres 1/2025
Dia mencontohkan, ketika pandemi COVID-19, sektor pariwisata dan perhotelan sangat terdampak bahkan ada yang tutup. Saat ini pun khusus hotel, tingkat okupansinya masih belum senormal sebelum pandemi.
“Jadi hotel-hotel yang memiliki ruangan pertemuan sangat tertolong, karena dimanfaatkan instansi pemerintah untuk menggelar meeting. Jika sekarang dikurangi dilarang pasti ada dampaknya lagi,” sambung Eko.
Lebih lanjut dia pun menyinggung soal larangan study tour yang bisa memukul industri pariwisata. Pasalnya selama ini study tour ikut menghidupkan sektor pariwisata. Jika sampai dilarang maka akan menjadi pukulan telak bagi para pengusaha dan pelaku di bawahnya.
“Saya dapat kabar dari pengusaha travel dan pelaku pariwisata di Yogyakarta, mereka akan menemui Sri Sultan Hamengkubuwono. Meminta bantuan agar melobi Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi untuk membatalkan larangan study tour,” ucapnya.
Ini dikarenakan banyak sekolah di Jawa Barat menjadikan Yogyakarta sebagai lokasi tujuan utama study tour. Jika kebijakan larangan diberlakukan, para pengusaha travel akan melakukan tindakan balasan dengan tidak menjadikan Jawa Barat sebagai daerah tujuan study tour.
