HALOJABAR.CO – Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyoroti adanya oknum calo yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mendaftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha mengatakan, sudah mendapatkan laporan terkait oknum calo BPJS Kesehatan. Bahkan ketika pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) belum lama ini ke RSIA Kartini Padalarang juga menemukan adanya praktik percaloan.
“Keberadaan oknum calo yang mengatasnamakan relawan itu meresahkan dan merugikan masyarakat,” ucap Nur saat ditemui usai menghadiri Rapat Tindak Lanjut Pemenuhan Keaktifan Peserta Universal Health Coverage (UHC) di ruang rapat Setda Pemda KBB, Rabu 12 Maret 2025.
Menurutnya, dari jasa yang ditawarkan para calo yang berkedok relawan itu, mereka bisa meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Biasanya mereka mengincar masyarakat yang belum atau akan mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan karena terdesak kebutuhan.
Mereka biasanya beroperasi dan berkeliaran mencari korbannya di beberapa rumah sakit termasuk di Dinas Kesehatan (Dinkes). Ketika ada warga yang akan mengurus BPJS langsung didatangi dan ditawarkan jasa untuk mengurus pendaftaran kepesertaan BPJS dalam satu hari.
BACA JUGA: Pemda KBB Naikkan Anggaran Kepesertaan BPJS Kesehatan hingga Rp128 Miliar
“Mungkin masyarakatnya tidak paham dan butuh karena sudah dirawat di rumah sakit, jadi mereka mengeluarkan sejumlah uang kepada calo, bahkan ada yang sampai Rp3 juta,” sebut politisi PKS ini.
Pihaknya menyesalkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa menjadi peserta BPJS itu tidak membayar alias gratis. Sementara kepada oknum calo sudah di-black list, namun sayangnya dengan berbagai cara praktik percaloan BPJS ini masih tetap berjalan.
“Mereka itu oknum dari eksternal dan kerap mengaku relawan kesehatan. Makanya ke depan kita bakal intensifkan sosialisasi bahwa mengurus BPJS Kesehatan ini gratis,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, KBB, Ridwan Abdullah Putra mengaku, sepakat untuk turun langsung ke desa-desa melakukan pembinaan. Harapannya, masyarakat dan perangkat pemerintahan bisa memberikan edukasi.
“Kita lakukan edukasi dengan menyentuh masyarakat di kantung-kantung dengan kepesertaan BPJS yang masih rendah. Serta konsen terhadap persoalan calo BPJS ini dan jangan pula dibebankan untuk biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan,” tuturnya.***
