HALOJABAR.CO – Kepala Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Engkus Kustendi meminta pemerintah segera melakukan penanganan kepada warganya yang terdampak bencana pergerakan tanah dan harus direlokasi.
Pasalnya sebanyak 48 kepala keluarga (KK) dengan total 192 jiwa warga di Kampung Cigombong, Desa Cibedug, KBB, yang menjadi korban bencana pergerakan tanah pada Februari 2024 lalu, hingga kini belum direlokasi dan memiliki rumah untuk ditempati.
Ini dikarenakan rumah mereka yang sebelumnya ditinggali rusak terdampak pergerakan tanah. Pemerintah juga sudah melarang warga untuk tidak lagi tinggal di kampung halamannya, karena berada di zona merah atau rawan pergerakan tanah.
“Warga korban pergerakan tanah itu masih ada yang menumpang di rumah kerabatnya karena janji relokasi masih belum terealisasi,” ucapnya, Senin 24 Maret 2025.
Dirinya cukup menyayangkan warganya yang menjadi korban bencana pergerakan tanah di Cibedug masih terkatung-katung sudah setahun lebih. Warga sangat mengharap kepada pihak terkait yang menjanjikan relokasi supaya secepatnya dilakukan.
Engkus merasa malu sekaligus kasihan kepada warga korban pergerakan tanah, yang kini menumpang tinggal dimana saja. Sambil tetap berharap nasib yang kini dialami 192 warga Cibedug bisa diketahui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
BACA JUGA: Korban Bencana Pergerakan Tanah di KBB Tunggu Janji Relokasi dari Pemerintah
Diyakininya campur tangan gubernur diharapkan bisa mempercepat proses relokasi sampai diwujudkan rumah hunian tetap.
“Harapan warga Cibedug kepada pak gubernur. Warga Cibedug menjadi pendukung Kang Dedi Mulyadi saat Pilkada lalu, karena hampir 80
persen warga Cibedug mendukungnya,” kata dia.
Disinggung dengan usulan beberapa tempat relokasi, dia menyebut warga lebih memilih lahan Perkebunan PTPN VIII yang berada di Kampung Ciceuri RT 01/RW 09, Desa Cibedug.
Dulunya itu adalah bekas kebun teh yang sudah lama tak berproduksi. Luasannya sekitar 2 hektare dan lokasinya sangat strategis karena berada di pinggir Jalan Raya Rongga.
“Ya di sana pun dekat dengan perkampungan penduduk,” imbuhnya.
Adapun Pemda KBB sudah pernah melayangkan surat kepada Menteri BUMN cq Direktur Utama PTPN III pada 11 September 2024.
Dalam surat yang ditandatangani Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir memofin memfasilitasi penyediaan lahan yang akan dijadikan relokasi warga seluas 6.000 meter persegi di Kampung Cicueri. Namun hingga kini belum ada balasan dari PTPN.
Informasi yang dihimpun, Badan Penanggulangan Penanganan Bencana (BPNB) sudah menyiapkan dana untuk pembangunan rumah yang nilainya berkisar Rp60 juta sampai Rp100 juta per unit.***
