HALOJABAR.CO – Pembangunan yang tanpa perencanaan dan memperhatikan lingkungan diduga kuat menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir di RW 02 dan 03 Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Apalagi diketahui bahwa pihak pemerintahan desa dan juga masyarakat seringkali tidak diajak berkomunikasi dan dimintai persetujuan izin di awal sebelum pembangunan dilakukan.
Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi mengatakan, akan coba mengkonfirmasi terkait perizinan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Giri Asih dan diduga menjadi penyebab terjadinya banjir.
Begitupun dengan perusahaan atau industri yang sulit dikonfirmasi bahkan menutup diri dari masyarakat, pihaknya bakal mengawal dengan pembuatan aturan melalui Peraturan Desa (Perdes).
“Saya akan mengawal dengan Pemdes dan BPD untuk membuat Perdes di Desa Giriasih, untuk keberlangsungan masyarakat,” ucapnya, Selasa 15 April 2025.
Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan lantaran kawasan industri dan pengusaha saat ini harus mulai buka mata dan telinga. Para pengusaha sudah harus bisa memberdayakan masyarakat sekitar, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
BACA JUGA: Desa Cilame KBB tak Miliki Milangkala, Ajang Warga Berkumpul Hanya di Hari Kenegaraan
“Kita akan kaji turunan perdes dan itu harus ada, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, agar kedudukan desa kuat, dan acuannya adalah aturan,” tegasnya.
Kepala Desa (Kades) Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Ujang Supiandi mengakui jika banjir di RW 02 dan 03 salah satunya karena ada perubahan lahan dengan pembangunan Makam DT Memorial Park serta perumahan The Awani Residence 3.
“Mereka hanya bilang akan ada pembangunan makam, tapi izinnya ke desa belum ada, baru sekedar komunimasi saja,” ucapnya.
Begitupun kepada warga baru sekadar komunikasi dan belum ada realisasi, seperti pemberian kompensasi dan lain sebagainya. Padahal, DT Memorial Park ada di wilayah Desa Giriasih.
Sementara perumahan The Awani Residence 3 dulu sempat ditutup, tapi tiba-tiba pembangunannya dilanjutkan dengan luas lahan sekitar 8 hektare.
Dikatakannya, tiap hujan besar wilayahnya kerap diterjang banjir, hanya saja baru kali ini warganya menjadi korban. Pihaknya meminta baik legislatif maupun eksekutif menindaklanjuti kondisi ini.
“Harus ada tindak lanjut untuk ke depannya dari eksekutif dan legislatif, guna menangani banjir di wilayah kami,” tandasnya.
Pihaknya juga pernah berkoordinasi dengan pihak yang menggunduli hutan, mereka janjinya bakal melakukan penghijauan, tapi sampai sekarang tidak ada. Sementara untuk masyarakat yang membuang sampah sebagian besar dibuang ke Sungai Cihaur dari Kota Cimahi.***
