HALOJABAR.CO – Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) masih jadi persoalan klasik di Kota Cimahi. Pasalnya mereka masih banyak terlihat di sejumlah titik jalan, ruang publik, dan tempat-tempat keramaian.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Cimahi, Supijan Malik mengatakan selama ini data gelandangan dan pengemis yang ada selalu dinamis setiap waktunya. Sehingga pihaknya mengaku kesulitan melakukan pendataan karena karakteristik gepeng yang nomaden.
“Kami kesulitan melakukan pendataan karena mereka itu berpindah-pindah dan sebagian besar bukan warga Cimahi,” tuturnya, Jumat 9 Mei 2025.
Menurutnya mobilitas tinggi para gepeng membuat proses pendataan selalu berubah-ubah. Mereka datang dan pergi terutama paling banyak di momen-momen hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau Natal, sehingga menyulitkan pendataan.
Pihaknya juga mengkhawatirkan dampak keberadaan gepeng terhadap keamanan dan ketertiban umum, terutama bagi kelompok rentan seperti pelajar perempuan.
Ketika mereka berada di jalan tanpa pengawasan yang memadai, tentu bisa memicu risiko. Ini seharusnya menjadi perhatian serius karena bisa mengganggu ketertiban umum, pada saat mereka berada di ruang publik.
BACA JUGA: 274 Siswa SMA dan SMK Ikuti Pendidikan Karakter yang Digelar Pemprov Jabar dan Kodam III Siliwangi
Untuk itu, ia menilai penanganan keamanan gepeng sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh Dinsos, tapi melibatkan Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dalam melakukan pendataan dan penindakan.
Salah satu tantangan lain, lanjut Supijan adalah menyampaikan informasi dengan baik kepada para gepeng agar mereka memahami program pemerintah yang sudah disiapkan untuk mereka.
Analis Rehabilitasi Sosial Dinsos Cimahi, Acep Oemar, menambahkan pemerintah secara rutin melakukan penjangkauan dan pembinaan terhadap para gepeng. Mereka diberikan bimbingan sosial dan ditawarkan pelatihan profesional untuk menunjang kebutuhan dasar.
“Sebenarnya dari kita selalu rutin mengadakan pembinaan terhadap layanan sosial. Kita tawarkan juga kepada beberapa gepeng. Tapi kenyataannya, dari hasil penjangkauan yang kita lakukan, hampir 100 persen bukan warga Kota Cimahi,” tuturnya.
Menurutnya, meskipun para gepeng sudah ditawari tempat rehabilitasi, pelatihan kerja, bahkan bantuan administrasi kependudukan, masih banyak dari mereka yang memilih tetap berada di jalanan.
“Kita tawarkan rehabilitasi, bantu administrasi seperti KTP atau masuk DTKS kalau belum punya, tapi mayoritas mereka tolak,” imbuhnya.
