HALOJABAR.CO – Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menghantui pekerja sektor wisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB), jika kondisi ekonomi tidak segera pulih.
Sejauh ini kondisi perekonomian yang tengah lesu berdampak kepada penurunan daya beli hingga sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat (KBB).
General Manager Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC) Lembang, Sapto Wahyudi mengatakan, kondisi sepinya wisatawan saat libur panjang Waisak memang belum berdampak pada pengurangan karyawan atau PHK.
Namun jika kondisi ini terjadi terus bukan tidak mungkin akan terjadi bayang-bayang PHK massal. Sebab pengusaha tidak mendapatkan pemasukan untuk membayar para karyawannya.
“Kita memang belum mengurangi karyawan, hanya saja di kita menahan rekrutmen karena kondisi sekarang ini,” ucapnya, Rabu 14 Mei 2025.
Pendapatan perusahaan sedikit tertolong dengan naiknya okupansi penginapan selama dua hari terakhir. Namun diprediksi dalam beberapa minggu kedepan, kunjungan bakal kembali merosot.
BACA JUGA: DPRD KBB Soroti Persoalan Izin dan Akses Jalan Masuk ke Objek Wisata Curug Cipanas Nagrak Lembang
“Kami berharap ini kondisi segera di berakhir, artinya semua kembali normal dan bagaimana kita bisa terus tumbuh,” sambungnya.
Sementara itu Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat Alfred Sebastian mengungkapkan, puluhan anggota yang tergabung dalam PHRI telah melakukan pertemuan untuk menyusun strategi promosi bersama yang saling menguntungkan.
“Promosi yang kami siapkan bukan sekadar diskon, ini tentang kolaborasi. Misalnya, pengunjung yang menginap di hotel A bisa mendapat potongan harga di restoran B atau objek wisata C. Semua anggota akan berkontribusi sesuai kemampuannya,” ungkapnya.
Diskon dan program promosi akan difokuskan bagi wisatawan luar daerah yang biasanya memiliki daya beli lebih tinggi.
Langkah ini juga diharapkan menjadi pemantik untuk meningkatkan kunjungan di tengah lesunya situasi ekonomi dan mulai munculnya gejala penurunan omzet di sektor perhotelan dan restoran.
“PHRI berharap ada juga langkah dari pemerintah daerah yang mendukung gerakan dari pengelola wisata, mengingat pariwisata sebagai penopang PAD Bandung Barat,” ujarnya.***
