HALOJABAR.CO – Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Diskominfotik mengajak semua pihak untuk mengawasi dan mengantisipasi penyebaran informasi hoaks selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Gangguan informasi hoaks, baik misinformasi, disinformasi, dan malinformasi dapat menimbulkan gangguan penyelenggaraan Pilkada,” ucap Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan belum lama ini.
Menurutnya, konten negatif dan hoaks di ruang digital berupa informasi salah yang disengaja pada masa Pilkada 2024 cukup terbuka lebar baik pembuatan maupun penyebarannya, sehingga Diskominfotik KBB merasa perlu mengajak seluruh pihak untuk mencegahnya.
BACA JUGA: Gagal Nyalon, Yayat Soemitra Berikan Dukungan ke Paslon Gerindra agar Menang Pilkada KBB
Hal itu dikhawatirkan menimbulkan keresahan bahkan perpecahan di masyarakat. Lebih jauhnya dapat mengganggu jalannya proses Pilkada Serentak memilih Gubernur-Wakil Gubernur Jabar dan Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat.
Salah satu antisipasi yang dilakukan adalah pemerintah bersinergi dengan media untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi.
“Pilkada yang damai akan menunjukkan kedewasaan demokrasi Indonesia, meskipun ada beda pilihan,” ucapnya.
Lebih lanjut Yoppie mengatakan, pers memiliki peran penting dalam berbagai hal terutama dalam produksi dan distribusi informasi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Pers yang berbunyi, “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”.
BACA JUGA: Terganjal Ijazah, Balon Wakil Bupati KBB dari Jalur Independen Mundur
“Misalnya melalui edukasi masyarakat, pers memiliki peran penting dalam memberikan informasi seputar Pilkada seperti tentang proses pemilu, calon peserta pilkada, dan isu-isu penting,” tambahnya.
Media saat ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan berita yang akurat, seimbang dan tidak beritikad buruk. Terlebih media pun perlu berperan aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak ini.
Dirinya menilai, pers pun memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada tersebut. Termasuk membuka ruang komunikasi bagi warga dalam memberikan informasi yang tepat dan akurat.
“Peran pers dalam mengawasi dan mengkritisi proses Pilkada untuk memastikan transparansi dan keadilan tanpa adanya hoax,” pungkasnya.***
