HALOJABAR.CO – Pengadaan iPad senilai Rp1 miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang akan digunakan oleh 50 anggota dewan menuai polemik.
Pasalnya pengadaan iPad untuk wakil rakyat tersebut dilakukan di tengah instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang menyebabkan sejumlah program daerah terkena dampak pemotongan dana.
Terkait hal ini Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi kemudian angkat bicara untuk meredakan polemik di masyarakat. Sebab jangan sampai hal ini menjadi bola liar dan diinterpretasikan yang lain-lain.
Menurutnya, pengadaan iPad tersebut merupakan hasil evaluasi jangka panjang. Di mana penggunaan kertas untuk fotokopi selama lima tahun terakhir dinilai tidak efisien dan menghasilkan tumpukan dokumen yang berceceran.
BACA JUGA: Di Tengah Efisiensi Anggaran, Sekretariat DPRD KBB Malah Lakukan Pengadaan iPad Senilai Rp1 Miliar
“Pengadaan iPad itu bagian dari efisiensi karena semua bisa terdigitalisasi, kan selama ini dokumen rapat bertumpuk dan sering berceceran seperti sampah,” ucapnya saat dihubungi Rabu 4 Juni 2025.
Dia menekankan bahwa iPad yang dibeli akan menjadi inventaris milik negara, bukan milik pribadi anggota dewan. Spesifikasi ipad juga menjadi prioritas utama dibanding harga, karena perangkat akan digunakan untuk menunjang kegiatan legislatif secara digital dan terintegrasi.
“Kami tidak mengejar harga, yang penting spesifikasinya sesuai kebutuhan. Kalau tidak sesuai, kami tidak akan terima,” tegasnya.
Pengadaan ini, Mahdi menambahkan, telah melalui proses penghitungan anggaran yang mencakup harga unit sekitar Rp15–17 juta, termasuk pajak dan biaya lainnya.
Estimasi total mencapai hampir Rp1 miliar, dan proyek pengadaan iPad dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.
Selain itu, Mahdi menyebutkan, banyak pihak yang menyarankan dana Rp1 miliar tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur di Bandung Barat.
“Semua penganggaran sudah diawasi, jadi tidak bisa dialihkan sesuka hati,” sambungnya.***
