HALOJABAR.CO – Dinas Sosial KBB melakukan pengawasan ketat terhadap 1.946.328 warga di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, di tengah kekhawatiran data yang rawan “bocor” atau tidak akurat.
DTSEN sendiri merupakan acuan utama dalam pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial. Data ini mencakup informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia dan disertai dengan pemeringkatan dalam bentuk desil, mulai dari sangat miskin hingga kaya.
“DTSEN akan menjadi sumber data utama dalam penyaluran program bantuan sosial maupun program pemberdayaan lainnya,” kata Kepala Dinas Sosial KBB Idad Saadudin, usai Pertemuan Monitoring Evaluasi Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasioal (DTSEN) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 di Lembang, Kamis (11/9/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat se-KBB, Koordinator Kabupaten PKH, Koordinator Kecamatan PKH, Kepala Desa se-KBB, serta narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Jabar dan Inspektorat KBB.
Namun, mengapa Dinsos KBB begituConcern dengan validitas data ini? Idad menjelaskan bahwa data ini sangat krusial karena akan menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial.
“Kami tetap akan melakukan pendampingan kepada operator lapangan dalam pengawasan, verifikasi, dan validasi DTSEN. Misalnya ada warga Desil 1 (sangat miskin) tapi bisa saja pas pendataan masuk di Desil 2 (miskin) atau 4 (rentan miskin),” paparnya.
Hal ini menunjukkan adanya potensi kesalahan atau manipulasi data yang dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu, Dinsos KBB menggandeng berbagai pihak, mulai dari camat, kepala desa, hingga pendamping PKH, untuk memastikan data yang masuk akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Idad pun mengajak seluruh pihak terkait untuk berperan aktif dalam verifikasi dan validasi data, serta mendorong sinergi lintas instansi untuk mendukung transformasi digital dan pengelolaan data berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Bandung Barat.
“Ini juga untuk menjaga akuntabilitas, akurasi dan kebenaran data, karena nantinya terkait dengan bantuan yang diberikan,” tandasnya.
Dengan pengawasan ketat ini, Dinsos KBB berharap dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Namun, tantangan tetap ada, mengingat jumlah data yang sangat besar dan kompleksitas kondisi sosial ekonomi masyarakat. advetorial
