HALOJABAR.CO – Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail menghadiri Pasamoan Agung (High Level Meeting) di Kuningan, Kamis 5 Februari 2026.
Kegiatan ini digelar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat.
Kegiatan ini memiliki nilai strategis mengingat fokus pada antisipasi kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026, serta percepatan transformasi digital daerah.
Kegiatan yang mengusung tema “Strategi Pengendalian Inflasi Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2026, serta Percepatan Digitalisasi Daerah” dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Kang Erwan, didampingi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
Acara dihadiri oleh para kepala daerah atau wakil kepala daerah se-Jawa Barat, pimpinan perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, mengingat periode liburan agama secara historis seringkali memicu peningkatan inflasi.
Selain pengendalian inflasi, forum strategis ini juga membahas langkah-langkah konkret untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Digitalisasi dinilai sebagai instrumen penting untuk mendorong efisiensi belanja daerah, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Asep Ismail menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Pengendalian inflasi, khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, membutuhkan kerja sama yang kuat antar daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar dampak inflasi dapat ditekan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan modern.
“Percepatan digitalisasi daerah melalui TP2DD menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, transparansi pengelolaan keuangan, serta kualitas pelayanan publik. Kami terus mendorong optimalisasi transaksi non-tunai dan penguatan ekosistem digital di tingkat lokal,” tambahnya. diskominfotik
