HALOJABAR.CO — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bergerak cepat mengantisipasi dampak bencana longsor yang melanda wilayah Cisarua dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp7,3 miliar. Dana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) serta pos pembiayaan darurat lainnya ini dialokasikan untuk mendukung proses tanggap darurat, pemulihan infrastruktur, hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Bandung Barat yang menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan penanganan di lapangan dapat terpenuhi tanpa hambatan. “Pemerintah daerah fokus pada keselamatan warga dan percepatan pemulihan pascabencana. Dana ini digunakan untuk penanganan darurat hingga rehabilitasi awal di lokasi terdampak,” ujar Jeje Richie Ismail dalam keterangan resminya.
Untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada tiga klaster penanganan utama, yakni bidang kesehatan, sosial, dan kebencanaan. Klaster kesehatan yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan bertugas mengakomodasi layanan medis bagi pengungsi dan relawan, termasuk penyediaan obat-obatan. Sementara itu, Dinas Sosial bergerak di klaster sosial untuk mengelola logistik bantuan, dapur umum, serta pemulihan psikososial. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berfokus pada pemenuhan logistik kebencanaan dan kebutuhan operasional di lapangan. “Jadi kami koordinasi mulai dari pengobatan, identifikasi DVI, kebutuhan operasional alat berat, kebutuhan dapur umum, dan lainnya,” ungkap Ade Zakir.
Penetapan masa darurat bencana ini direncanakan berlangsung selama 14 hari dengan fokus utama pada pencarian korban hilang dan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Berdasarkan data sementara dari Desa Pasirlangu, bencana ini telah memaksa 564 jiwa dari 164 Kepala Keluarga (KK) untuk mengungsi. Para warga saat ini ditempatkan di dua titik aman, yaitu 306 jiwa di Aula Desa Pasirlangu dan 258 jiwa di GOR Desa Pasirlangu.
Selain kedaruratan pengungsi, pemerintah daerah juga mencatat adanya 48 rumah warga yang mengalami rusak berat di wilayah RW 07, RW 10, dan RW 11. Kendati demikian, proses pendataan menyeluruh masih terus berjalan dinamis di lapangan. “Hal-hal lain masih berproses, misalnya evakuasi rumah. Kami masih menghitung jumlah pastinya, karena dari data awal 158 rumah, ada kemungkinan rumah yang tidak rusak tetapi masuk zona merah,” tambah Ade Zakir mengenai rencana penanganan lanjutan pascabencana.
