HALOJABAR.CO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi menyiapkan anggaran sebesar Rp38,7 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta anggota DPRD menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini diambil guna memastikan para pegawai dapat memenuhi kebutuhan menyambut hari kemenangan dengan lebih matang. Proses pencairan tunjangan tersebut dilakukan secara bertahap langsung setelah regulasi teknisnya diterbitkan oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, menjelaskan bahwa kebijakan ini berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 serta diturunkan secara teknis melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026. “Peraturan bupati sudah ditandatangani oleh Pak Bupati. Proses pencairan THR dilakukan secara bertahap mulai hari ini hingga besok,” ungkap Ade Zakir saat menjelaskan mekanisme penyaluran tersebut. Ia juga menambahkan bahwa besaran THR bagi PPPK diberikan setara satu bulan gaji, sedangkan untuk PPPK paruh waktu akan disesuaikan dengan masa kerja yang telah dijalani.
Secara rinci, total anggaran puluhan miliar tersebut dibagi ke dalam beberapa pos untuk seluruh perangkat daerah. Kasubid Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bandung Barat, Ruhiyat Rahmat Budiman, memaparkan porsi realisasi anggaran tersebut agar tepat sasaran. “Pembayaran THR untuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu di kisaran Rp13,3 miliar. Sedangkan untuk ASN sekitar Rp25,4 miiliar,” jelasnya. Di samping itu, para anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat pun dipastikan menerima hak yang sama dengan perhitungan satu bulan gaji lengkap beserta tunjangan yang melekat.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Bandung Barat tidak hanya ingin meningkatkan kesejahteraan internal pegawainya untuk keperluan mudik atau pendidikan, tetapi juga memicu dampak berantai bagi perekonomian lokal. Dengan mengalirnya dana THR ke kantong para aparatur negara, daya beli masyarakat diharapkan meningkat tajam selama Ramadan dan Lebaran. Pemerintah daerah optimistis perputaran uang ini akan langsung menyengat aktivitas perdagangan di pasar tradisional, toko ritel, moda transportasi, hingga para pelaku UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat
