HALOJABAR.CO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengambil langkah tegas untuk meningkatkan keselamatan transportasi dengan mengkaji pemasangan palang pintu otomatis di sejumlah titik perlintasan kereta api. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas maraknya perlintasan sebidang ilegal yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat demi mempermudah akses ke permukiman, area pertanian, serta pusat aktivitas ekonomi. Tingginya mobilitas warga di jalur tidak resmi tersebut dinilai memicu risiko kecelakaan fatal yang mengancam keselamatan pengguna jalan sekaligus kelancaran operasional perjalanan kereta api.
Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, kondisi perlintasan sebidang di wilayah Bandung Barat memang cukup memprihatinkan. Dari total 78 perlintasan yang ada, hanya 14 titik yang berstatus resmi, sedangkan 64 titik sisanya merupakan perlintasan liar. Menyikapi ketimpangan data ini, pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan kajian teknis untuk menentukan titik mana saja yang paling mendesak untuk diberikan pengamanan tambahan agar penertiban dapat berjalan efektif dan bertahap.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Mochamad Ridwan Evi, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah mematangkan Detail Engineering Design (DED) serta aspek regulasi lainnya. Langkah ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan operator perkeretaapian. “Masih dalam kajian. Kami perlu koordinasi dengan provinsi dan PT KAI untuk memastikan DED serta aspek teknisnya,” ungkap Mochamad Ridwan Evi saat memaparkan progres rencana tersebut.
Dari puluhan titik yang dievaluasi, kawasan Cilame di Kecamatan Ngamprah menjadi prioritas utama dalam usulan pemasangan sistem otomatis ini. Kawasan ini sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah terjadinya kecelakaan maut yang melibatkan KA Feeder dan sebuah minibus pada akhir tahun lalu. Meskipun saat ini perlintasan Cilame sudah dilengkapi palang pintu, sistemnya masih dioperasikan secara manual dan belum terintegrasi secara digital dengan sistem persinyalan kereta api.
Mochamad Ridwan Evi menambahkan bahwa fokus penanganan saat ini memang baru menyasar titik-titik krusial yang memiliki catatan kerawanan tinggi. “Yang diusulkan dipasang di Cilame ini saja, sisanya belum (masih dikaji),” ujarnya, sembari menyebutkan bahwa kawasan lain seperti Bojong Koneng juga terus dipantau perkembangannya meski belum masuk dalam skala prioritas anggaran terdekat.
Mengenai wacana pembangunan infrastruktur modern seperti jembatan layang (flyover) atau jalan bawah tanah (underpass) sebagai solusi permanen, Pemkab Bandung Barat menyatakan bahwa opsi tersebut belum akan dieksekusi dalam waktu dekat. Kendala alokasi anggaran dan kerumitan teknis membuat pemda memilih fokus pada optimalisasi palang pintu otomatis terlebih dahulu. “Kemudian, apakah bisa dengan underpass atau flyover? Sejauh ini, belum ada pembahasan ke arah sana,” pungkas Ridwan menutup penjelasannya.
