HALOJABAR.CO – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bandung Barat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa menuntut penegakan hukum dugaan pelanggaran money politics atau politik uang pada Pilkada 2024.
Sejumlah tuntutan bakal diserukan oleh massa yang berlatarbelakang mahasiswa, santri, ulama, hingga kalangan muda se-Kabupaten Bandung Barat ini.
“Gugatan yang akan kita layangkan kepada para penyelenggara Pilkada Serentak 2024 ini, KPU dan Bawaslu KBB berawal dari keresahan yang terjadi di masyarakat,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Bandung Barat, Deden Abdul Hamid Al Hamdani saat ditemui, Rabu 3 Desember 2024.
Menurutnya dugaan pelanggaran Pilkada dengan money politics sangat masif di media sosial banyak dibanjiri isu pelanggaran Pilkada dan pihaknya sangat khawatir dengan dengan masa depan Bandung Barat ke depan.
Aliansi Masyarakat Bandung Barat Menggugat bakal menuntut para penyelenggara Pilkada Serentak 2024 di KBB, yakni mengevaluasi segala bentuk ketidakmaksimalan kepada KPU Bandung Barat.
“KPU tidak berhasil menumbuhkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Bandung Barat dan Bawaslu tidak bisa mencegah terjadinya politik uang,” sebutnya.
BACA JUGA: Pilkada 2024: Terus Didemo Buruh, Bawaslu KBB Komitmen Proses Laporan Politik Uang
Kemudian, sambung Deden, pihaknya menuntut Bawaslu KBB menegakkan aturan yang memang sudah menjadi regulasi dari Pilkada itu sendiri.
“Kemarin banyak dugaan pelanggaran money politics dengan adanya banyak bukti video, saya kira perlu menentukan sikap karena sampai hari ini belum ada tindakan dari Bawaslu KBB,” ujarnya.
Deden pun mencontohkan, di Cipongkor misalnya ada sekeluarga yang dibagi uang dan ini belum ada tindakannya nyata dan jelas dari Bawaslu. Hal itu yang membuat resah, padahal kalau melihat kembali aturan ini harusnya kena pasal pidana.
Selanjutnya, pihaknya menuntut agar pelaku money politics diproses dan menuntut birokrasi lebih memasifkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa yang telah menyalahgunakan kewenangan.
“Kita menolak cara kotor itu, sehingga ke depan kita bisa menghadirkan demokrasi yang sesuai karena hari ini sudah keluar jalur. Ini menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pilkada di Bandung Barat,” tandasnya.***
