Sementara itu Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan dengan adanya Grha Merit System dapat menjadi komitmen bagi Pemprov Jabar pada pengembangan sistem merit.
“Saya senang bisa datang ke gedung graha merit. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen yang serius dari Pemprov Jabar karena tidak semua provinsi punya grha merit,” kata Azwar.
Ia juga berharap dengan adanya Grha Merit System itu dapat dijadikan role model untuk daerah lainnya bisa membangun hal serupa.
“Saya mengapresiasi atas nama Kemen PAN RB dan kita punya seperti ini di BKN diterjemahkan oleh Pemprov Jabar sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
“Saya kira bagus, mudah-mudahan ini contoh yang bisa terus dibangun karena ini sangat tergantung dengan leadership yang ada di Pemprov Jabar,” ujarnya.
Azwar berharap Pemprov Jabar dapat membantu daerah lainnya, terutama kabupaten dan kota di Jabar jika memerlukan bantuan dalam membangun grha sistem merit.
BACA JUGA: Bey Machmudin Lantik Bachril Bahri sebagai Penjabat Bupati Bogor
“Harapan saya ini bisa membantu kabupaten kota yang memerlukan membangun sistem seperti ini sehingga ke depan sistem merit bisa berjalan dengan baik,” tutup Azwar.
Akreditasi A
Sementara itu Pemprov Jabar meraih sertifikat kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi ASN dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan akreditasi A.
Sertifikat itu diberikan oleh Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto kepada Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.
Haryomo mengatakan, dengan adanya Grha Merit System itu tim BKN melakukan beberapa verifikasi dan validasi serta menetapkan penyelenggaraan kompetensi di Jabar ini layak mendapatkan akreditasi A.
“Selamat kepada Pak Pj Gubernur beserta jajarannya (Pemprov Jabar) karena hari ini untuk penilaian kompetensi mendapatkan akreditasi A dari BKN,” kata Haryomo.
Ia juga mengungkap bahwa pihaknya sangat terbantu dengan adanya sistem merit di Pemprov Jabar karena BKN tidak bisa melakukan penilaian dalam skala nasional.
“Tentu BKN sangat terbantu karena tidak mungkin BKN bisa melakukan penilaian kompetensi secara nasional, maka perlu dibantu oleh provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jabar,” ungkap Haryomo.***
