Salah satu hal yang dapat mewujudkan hal itu adalah kerja kolektif semua pihak dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga serta sektor swasta.
BACA JUGA: Pemprov Jabar dan DPRD Sepakat Setujui APBD 2025
“Oleh karena itu program pemerintah harus swasembada pangan 2028 dan itu kata kuncinya adalah kerja sama, ada bupati, gubernur, juga kementerian terkait,” kata Zulkifli.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat sedang berupaya menekan angka kelaparan bagi anak-anak di Indonesia. Hal itu untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan pada 2028.
“Memang dunia berusaha agar tidak ada anak-anak yang kelaparan, tapi kenyataannya dari 2019 hingga 2023 meningkat. Pada 2019 itu 7,9 persen yang kelaparan, sekarang 9 persen, ada sekitar 733 juta orang yang kekurangan,” ungkapnya.
Karena itu, Zulkifli menyebut, kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mengoordinasikan terkait program swasembada pangan 2028.
“Insyaallah, kalau kita bareng-bareng, bekerja sama dan sekarang Pak Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mengoordinasikan. Saya meyakini, kalau kita kerja sama pada 2028 bisa swasembada pangan,” pungkas Zulkifli.***
