HALOJABAR.CO – Koalisi 5 Serikat Pekerja di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Sekretariat Bawaslu KBB, Sabtu 30 November 2024.
Tuntutannya sama, mereka kembali mendesak Bawaslu KBB segera mengambil langkah konkret terkait dugaan pelanggaran money politics atau politik uang yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada KBB 2024.
“Kedatangan kami ke Bawaslu sebagai bukti dan tanda kita peduli penegakan hukum, sehingga kita meminta Bawaslu untuk melakukan apa yang harus dilakukan,” kata Koordinator Koalisi 5 Serikat Pekerja Bandung Barat, Dede Rahmat di sela aksi.
Dede menegaskan, buruh tidak berpihak kepada siapapun, namun pihaknya merasa resah lantaran masifnya politik uang dalam Pilkada Serentak di KBB.
Jika Bawaslu tidak menggubris tuntutan buruh maka pihaknya mengancam akan melakukan aksi lebih besar selama tiga hari. Tidak hanya di Bawaslu, namun juga di KPU dan kantor DPRD KBB.
“Kita meminta DPRD Bandung Barat untuk memanggil Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Kepala Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada ini,” ucapnya.
BACA JUGA: Duhhh…! Tak Kunjung Ditempati Gedung Baru DPRD KBB Terbengkalai
Pasalnya ada indikasi pengarahan dari oknum aparat pemerintahan sehingga buruh juga akab meminta pertanggungjawabannya kepada Pj Bupati Bandung Barat dengan cara memanggil kepala dinas dan asosiasi yang ikut terafiliasi dan terlibat dalam dugaan pelanggaran money politics.
“Jangan sampai warga Bandung Barat dibodohi dan menjadi korban politik para paslon. Apabila ada masyarakat yang menerima atau mengalami jangan takut untuk melaporkan kepada Bawaslu,” ujarnya.
Pihaknya meminta Bawaslu KBB untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana ketentuan dan apabila terjadi politik uang yang dilakukan paslon, pihaknya meminta mereka dihukum.
“Kita mendukung Bawaslu dan KPU agar jangan sampai sebagai penyelenggara terlibat dalam politik uang tersebut. Kalau semua paslon terlibat dugaan pelanggaran money politics ya harus ditindak,” tegasnya.
Ketua SP KEP SPSI KBB, Dadang Suhendar menambahkan aksi unjuk rasa para buruh ini merupakan bentuk kegundahan dan keresahan masyarakat akibat dugaan pelanggaran money politics yang terjadi pada Pilkada kemarin.
“Ini menjadi panggilan bagi kita bersama. Kita tidak berpihak kemanapun, tugas kami menyampaikan aspirasi siapapun yang terpilih itu pimpinan kita semua,” kata Dadang.
Dia menyebutkan, pihaknya tidak bermaksud mendikte penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu. Namun, temuan yang ada di lapangan harus bisa dibuktikan.
