HALOJABAR.CO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera menyusun dan merealisasikan Rencana Induk Sistem Drainase sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi. DPRD Kota Bekasi menilai hingga saat ini penanganan drainase masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Akibatnya, setiap musim hujan sejumlah kawasan permukiman dan jalan protokol masih mengalami genangan bahkan banjir yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, mengatakan saat ini Pemkot Bekasi memang telah memiliki rencana induk drainase. Namun dokumen tersebut baru disusun pada skala kota. Tidak mendetail.
Hal itu terungkap saat Komisi II DPRD menggelar rapat bersama Bapperida dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi belum lama ini.
“Rencana induk drainase sudah ada, tetapi baru di tingkat kota. Saya minta itu diturunkan sampai skala wilayah, kecamatan bahkan sampai kelurahan,” ungkap Saifuddaulah.
Menurutnya, selain melibatkan ahli konstruksi, pemerintah juga perlu menggandeng ahli tata air agar polder yang dibangun benar-benar efektif menahan limpasan air.
“Rencana pembangunan polder di Jatibening Baru pada 2027 harus dijadikan role model. Artinya menjadi pilot project yang terbaik, sehingga perhitungannya harus benar-benar jelas,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah kota terus melakukan berbagai upaya untuk menekan risiko banjir di wilayahnya.
Cegah Banjir, DPRD Kota Bekasi Ingin Rencana Induk Drainase Hingga Sentuh Grassroot
