Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pun merespons pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat dengan berencana membuat kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat..
Menurut pria yang akrab disapa KDM ini, penurunan ini berimbas pada rencana APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan berada di angka Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Kehilangan Rp2 triliun lebih ini menurutnya harus dicarikan solusi.
“Saya sebagai gubernur pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi, tidak boleh berkurang,” tuturnya.
Selain meminta jajaran Bapenda terus bekerja keras meningkatkan PAD, KDM pun akan melakukan efisiensi. Di antaranya, mengurangi belanja hibah ke instansi, organisasi masyarakat hingga hibah mandatori. Pengurangan belanja hibah saat ini di APBD Perubahan turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun.
Angka tersebut difokuskan pada Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) ke sekolah swasta. Ia akan mengarahkan anggaran tersebut untuk beasiswa warga yang tidak punya kemampuan untuk sekolah baik negeri maupun swasta.
Pihaknya juga akan mengurangi bantuan keuangan ke kabupaten kota yang semula dianggarkan Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Kemudian belanja barang dan jasa untuk makan minum, alat tulis kantor, hingga perjalanan dinas kembali diturunkan yang semula Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun.
