HALOJABAR.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menaikan alokasi anggaran untuk infrastruktur hingga kesehatan dua kali lipat dalam APBD Perubahan 2025. Hal tersebut disampaikan Sekda Jabar Herman Suryatman dalam kegiatan PressTalk, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025)
Herman mengatakan kebijakan ini diambil guna menjadikan goverment spending sebagai motor laju pertumbuhan ekonomi di Jabar. Jumlah kenaikan anggaran infrastruktur ini naik sebesar Rp2,7 triliun dari APBD murni 2025 yang angkanya hanya Rp2,1 triliun.
“Ini angka tinggi lho, Rp2,1 triliun, kenaikannya ekstrem,” kata Herman.
Tercatat APBD Perubahan 2025 total alokasi untuk infrastruktur sebesar Rp4,9 triliun, mengalami kenaikan Rp2,7 triliun. Kemudian, sektor kesehatan naik Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Ketahanan Pangan Rp767 miliar naik Rp64,2 miliar. Terkahir pendidikan tetap mengalami peningkatan Rp120 miliar menjadi Rp11,3 triliun.
“Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi dan teman teman bisa melihat dari angka angka ini keseriusan, komitmen Pemda dari kuantitatif,” tuturnya.
Di sisi lain guna menopang belanja. Pemprov Jabar menargetkan pendapatan APBD Perubahan 2025 dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun.Adanya pemutihan tunggakan dan pajak yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu, diyakini mampu mendongkrak pendapatan dari PKB dan BBNKB.
Herman merinci, target PKB sebesar Rp6,2 triliun dan BBNKB Rp3,5 triliun.”Target kita, di perubahan ini ya. Target PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5, didalamnya ada pemutihan. Pendapatan sendiri kita targetkan Rp31 triliun,” katanya.
Herman mengungkapkan, target pendapatan yang diusung ini memang terbilang tinggi, hanya saja hal ini dilakukan untuk melecut semangat agar pendapatan bisa mencapai target. “Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan,” ucapnya.
Pihaknya juga mengakui dalam merealisasikan target tersebut juga tidak mudah mengingat saat ini ekosistem kendaraan listrik di Jabar mulai meningkat. Di mana hal ini memengaruhi sektor pendapatan, karena adanya subsidi atas penggunaan kendaraan listrik.
Maka dari itu, upaya mitigasi lain akan dilakukan Pemprov Jabar, guna memastikan pendapatan untuk APBD tidak mengalami penurunan, karena dikhawatirkan bakal berdampak pada akselerasi pembangunan di Jawa Barat.
“Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai,” harapnya.
