HALOJABAR.CO – Calon Wali Kota Cimahi nomor urut 1, Dikdik Suratno Nugrahawan memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan juga lingkungan.
Masalah rutilahu dan lingkungan di Cimahi menjadi salah satu objek yang masuk dalam 24 program prioritas yang disiapkan Dikdik Nugrahawan. Sebab, persoalan rutilahu di Kota Cimahi masih cukup tinggi.
Akibatnya sejumlah titik di Kota Cimahi terkesan kumuh akibat banyak rutilahu yang mesti mendapatkan penanganan segera.
“Berdasarkan data kami, tercatat ada kurang lebih 3.000 rumah yang masuk kategori masuk dalam kriteria harus mendapatkan intervensi penanganan program rutilahu,” kata Dikdik, Jumat 8 November 2024.
BACA JUGA: APK Seenaknya Dipasang, Satpol PP Cimahi Koordinasi ke KPU dan Bawaslu untuk Penertiban
Tak cuma itu, lanjut calon wali kota yang berpasangan dengan Calon Wakil Wali Kota Bagja Setiawan ini, tercatat total ada sekitar 15 hektare kawasan kumuh di Cimahi yang tersebar dan tidak berada dalam satu blok.
“Saya berharap mudah-mudahan, dengan program yang kami siapkan bisa meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi,” sambungnya.
Menurutnya dalam persoalan lingkungan ini, paslon Dikdik-Bagja berfokus pada keberlanjutan penanganan persoalan permukiman. Sebab persoalan permukiman ini adalah masalah yang perlu mendapatkan penanganan secara berkelanjutan.
Dikatakannya, kendati kawasan permukiman sudah relatif terbangun sejak Kota Cimahi berdiri, namun penanganan lingkungan harus terus dilakukan. Hal itu perlu dilakukan agar kawasan perumahan dan permukiman bisa tertata dengan lebih baik dan bisa meningkatkan derajat kehidupan, terutama kesehatan.
BACA JUGA: Baznas RI dan KBB Perbaiki Rutilahu Milik Warga Kurang Mampu
“Derajat kesehatan itu ditentukan oleh 40 persen faktor lingkungan, 30 persen faktor perilaku, 20 persen faktor pelayanan kesehatan, dan 10 persen faktor genetika (keturunan). Jadi lingkungan ini berkontribusi besar mempengaruhi derajat kesehatan manusia,” tandasnya.
Selain melalui program yang nanti bakal dijalankan SKPD teknis dan juga telah ditetapkan pihaknya. Program prioritas lingkungan lainnya yang jadi target utama, yakni program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Plus.
“Melalui PPM Plus ini setiap RT bisa mendapatkan anggaran PPM Plus sebesar Rp30 juta. Namun tentunya disesuaikan dengan jumlah RT di masing-masing RW,” pungkasnya.***
