“Kalau bicara teknis selalu bicara OSS. Kita masih bicara KDB berapa persen yang dibangun. Tapi pelaksanaan di lapangan selalu jadi soal. Site plan yang ada di lapangan banyak yang tidak sesuai,” ujar dia.
Dia menyoroti kebijakan Pemda KBB beberapa tahun terakhir yang tak jarang menimbulkan masalah. Hal tersebut menjadi pembelajaran bagi birokrasi untuk cermat dalam membuat kebijakan. Ia juga menantang dinas-dinas terkait, bisa membuktikan bahwa keluarnya izin Eiger Camp sudah sesuai peraturan yang berlaku.
“Kalau teknis berjalan sesuai prosedur itu tidak akan timbul masalah kedepannya, dan kalau tidak benar kita serahkan ke Gubernur Jawa Barat,” pungkasnya.***
