HALOJABAR.CO – Permasalahan banjir di wilayah perbatasan Kota Bekasi kembali menjadi sorotan setiap musim hujan tiba. Sejumlah kawasan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi serta daerah aliran sungai menuju Jakarta kerap mengalami genangan hingga luapan air yang merendam permukiman warga dan akses jalan utama.
Banjir di wilayah perbatasan bukan sekadar persoalan hujan lokal. Faktor kiriman air dari wilayah hulu seperti Bogor dan sekitarnya turut memperparah kondisi. Sungai Bekasi yang menjadi muara pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cileungsi sering kali tidak mampu menampung debit air saat intensitas hujan tinggi. Akibatnya, air meluap dan merendam kawasan padat penduduk.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, mendorong adanya koordinasi konkret dalam penanganan banjir di wilayah perbatasan. Salah satu daerah disoroti berada di Kecamatan Medan Satria, berbatasan dengan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
“DPRD Kota Bekasi akan memberikan perhatian yang serius terhadap sejumlah persoalan strategis terkait penanganan banjir di wilayah perbatasan, khususnya di Kecamatan Medan Satria yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi,” ungkap Nuryadi.
Nuryadi menili, tata kelola yang kurang baik dan buruknya kondisi drainase di wilayah tersebut menjadi penyebab banjir. Dampaknya, hujan dengan intensitas ringan pun berpotensi menyebabkan genangan bahkan banjir di Medan Satria.
“Wilayah perbatasan seringkali menghadapi persoalan klasik, yakni aliran air yang tidak terintegrasi, perbedaan tata kelola drainase, serta belum optimalnya koordinasi lintas daerah,” lanjutya.
Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi banjir di wilayah perbatasan tersebut. Penanganan banjir tidak hanya soal penanganan yang terbatas pada batas wilayah administratif, melainkan juga membangun sistem hidrologi yang terintegrasi. Memang, persoalan banjir di perbatasan Bekasi tidak bisa dilepaskan dari pesatnya urbanisasi. Alih fungsi lahan resapan menjadi kawasan perumahan, industri, dan komersial mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Di sisi lain, kapasitas drainase dan saluran air dinilai belum sepenuhnya memadai untuk menampung limpasan air dalam jumlah besar.
Wilayah perbatasan memiliki karakteristik unik karena berbagi sistem sungai dan infrastruktur dengan daerah tetangga. Minimnya koordinasi lintas wilayah sering membuat penanganan tidak terintegrasi. Padahal, pengelolaan daerah aliran sungai seharusnya dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Kami meminta agar normalisasi saluran air, pembangunan turap, serta pemindaian titik-titik genangan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran tahun berjalan,” pungkas Nuryadi.
DPRD Kota Bekasi Soroti Masalah Banjir Di Wilayah Perbatasan.
