HALOJABAR.CO – Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira menyebutkan setidaknya ada tiga titik lokasi langganan banjir di Kota Cimahi yang selalu terjadi ketika hujan deras turun.
Sehingga itu menjadi perhatian di pemerintahannya, agar masalah banjir bisa dituntaskan dalam lima tahun ke depan melalui berbagai solusi dan kebijakan yang dibuat.
“Ini kan yang langganan banjir itu di Cibabat, terus di tengah ada di jalan industri, kemudian di wilayah selatan ada di Melong,” sebutnya, Rabu 21 Mei 2025.
Pihaknya mencoba menjalin komunikasi dengan Pemprov Jabar dan juga pemerintah pusat dalam mengatasi banjir ini.
Khususnya dalam rangka penertiban bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas saluran air yang akan menyulitkan proses normalisasi. Sebab material sedimen yang ada di drainase seperti di Jalan Jenderal Amir Machmud sangat tinggi.
“Kondisi normal drainase itu kedalamannya mencapai 1-1,5 meter. Tapi yang tersisa ini sekitar 70 cm dan material sedimentasinya banyak,” kata dia.
BACA JUGA: Atasi Masalah Sampah, Pemkot Cimahi Akan Bangun TPST Baru di Wilayah Selatan
Menurutnya material sedimen ini tidak mungkin tiba-tiba ada di sini, namun terbawa oleh limpasan air dari atas ke bawah. Sesuai elevasi pasti akan terus terbawa ke arah selatan Cimahi.
“Masalah limpasan sedimen ini komunikasinya harus lintas regional dengan kota/kabupaten tetangga, karena Cimahi ini posisinya terkepung oleh kota/kabupaten lain,” jelasnya.
Disinggung soal anggaran, Adhitia memprediksi untuk menuntaskan banjir secara keseluruhan di Cimahi membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar.
Dirinya bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sudah melakukan kajian.
Jika ingin seluruh saluran air berikut DAS yang ada di Kota Cimahi ini normal dalam rangka menyelesaikan banjir membutuhkan intervensi anggaran sampai Rp40 miliar.
Namun anggaran Rp40 miliar itu baru sekadar normalisasi, belum dengan pembangunan baru saluran air atau sungai. Sehingga hitung-hitungan kasarnya membutuhkan anggaran antara Rp70-80 miliar kalau Cimahi ingin bebas dari Cimahi.
“Angka sebesar itu untuk ukuran Kota Cimahi tentu hal yang besar, makanya nanti minta bantuan ke Pemprov dan pusat. Tapi saya dan pak wali sudah menetapkan political will kami selama 5 tahun periode kami setidaknya 60-70 persen bisa tertangani,” tuturnya.***
