Infrastruktur Kota Bekasi Belum Merata, DPRD Kota Bekasi Beri Sorotan

HALOJABAR.CO – Pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi dinilai belum merata. Sejumlah wilayah perumahan dan permukiman padat penduduk masih menghadapi persoalan klasik seperti jalan rusak, drainase buruk, hingga minimnya penerangan jalan umum.
Di beberapa titik, kondisi jalan berlubang dan bergelombang kerap memicu kemacetan serta meningkatkan risiko kecelakaan. Saat musim hujan tiba, persoalan semakin kompleks dengan munculnya genangan akibat sistem drainase yang tidak optimal. Warga berharap pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan secara menyeluruh, bukan hanya tambal sulam.
Selain itu, fasilitas pendukung seperti trotoar yang layak, ruang terbuka hijau, dan sarana transportasi publik juga dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Pertumbuhan kawasan hunian dan pusat bisnis yang pesat belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dasar.
Menyikapi hal ini, DPRD Kota Bekasi menilai pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat. Dalam evaluasi satu tahun terakhir kinerja Pemerintah Kota Bekasi, persoalan drainase dan penerangan jalan umum (PJU) menjadi sorotan utama.
Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Komisi I, Muhamad Kamil, mengatakan masih banyak warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang rusak, saluran air yang tidak berfungsi maksimal, hingga minimnya penerangan jalan di sejumlah titik.
“Stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik memang berjalan baik. Tapi persoalan mendasar seperti infrastruktur lingkungan ini belum sepenuhnya teratasi,” ungkapnya.
Menurutnya, hasil pembangunan belum dirasakan merata, terutama di kawasan permukiman padat. Sistem drainase dinilai belum tertata optimal sehingga banjir masih berulang setiap musim hujan.
Kamil mencontohkan banjir yang kembali melanda Kampung Lebak, wilayah Teluk Pucung. Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa penanganan banjir belum menyentuh persoalan fundamental.
“Kalau drainase tidak dibenahi secara menyeluruh, banjir akan terus berulang. Warga butuh solusi jangka panjang, bukan penanganan sementara setiap kali hujan deras,” katanya.
Selain drainase, minimnya PJU di sejumlah lingkungan juga dinilai berdampak pada aspek keamanan dan kenyamanan warga pada malam hari.
“Penerangan jalan itu kebutuhan dasar. Kalau masih banyak titik gelap, tentu ini harus jadi perhatian serius,” tuturnya.
Kamil juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat. Ia meminta program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menyentuh pelaku usaha kecil di tingkat lingkungan.
“Pembangunan harus adil dan merata. Infrastruktur dibenahi, ekonomi warga juga diperkuat,” pungkasnya.