HALOJABAR.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemda Provinsi Jabar dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Hal itu disampaikan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dalam The Economics 360: Economics & Business Forum 2025 Jawa Barat di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Bandung, Rabu 19 November 2025.
Gubernur KDM menuturkan, untuk mencapai target nasional tersebut, Jabar mendorong berbagai langkah percepatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyederhanaan perizinan, penguatan link and match pendidikan dengan dunia kerja, hingga mengendalikan konsumsi publik yang tidak produktif.
“Akselerasi ekonomi, yaitu satu mendorong infrastruktur, dua mempermudah perizinan, yang ketiga adalah mendorong pendidikan, agar pendidikan kita mengarah pada dunia kerja. Kemudian keempatnya menekan angka konsumsi publik,” ujar KDM.
KDM menekankan perlunya kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat laju ekonomi. Ia menyoroti salah satu persoalan penting, yakni akses masyarakat Jabar dalam pembayaran listrik yang belum dapat dilayani oleh Bank BJB.
“Jawa Barat pengguna listriknya besar. Tapi sampai hari ini bank bjb belum bisa menjadi tempat pembayaran listrik. Saya ingin Direksi PLN membuka ruang bagi Bank Jabar (bjb) agar bisa jadi tempat pembayaran listrik warga,” tegas KDM.
Selain itu, KDM menekankan pentingnya peningkatan produksi pangan–telur, sayuran, ikan, daging, hingga beras –serta perluasan investasi di sektor pertanian. Menurutnya, produktivitas lahan harus terus ditingkatkan melalui inovasi dan pendampingan berkelanjutan.
“Produksinya harus ditambah. Mari kita buka ruang investasi dan tingkatkan produktivitas tanaman pangan,” ujarnya.
BACA JUGA: KDM Maksimalkan Peran Kader PKK dan Aparat Desa Atasi Stunting
KDM juga menyampaikan kritik konstruktif terkait keadilan fiskal nasional. Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi industri dengan kontribusi pajak besar belum memperoleh bagi hasil optimal karena banyak perusahaan membayar pajak di daerah lain–sesuai lokasi kantor pusat, bukan lokasi operasional industrinya.
“Jika ada industri di satu tempat, pajaknya harus dibayar di tempat itu. Jangan industri di sini, tetapi bagi hasilnya di daerah lain. Di mana letak keadilan fiskal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, desa-desa yang menjadi lokasi industri juga harus mendapatkan prioritas pembangunan–baik infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan, agar tumbuh menjadi desa produktif dan mandiri secara fiskal.
