“Kita kan masih kekurangan 113.000 peserta untuk mencapai 80 persen aktif dan 98 persen kepesertaannya. Itu secara menyeluruh dari berbagai segmen, baik pihak swasta dan mandiri,” ucapnya.
Nur juga memastikan, program UHC ini tidak terkena efisiensi lantaran layanan kesehatan ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Yang namanya efisiensi itu untuk program-program yang tidak prioritas. Jadi pemerintah mau tidak mau harus hadir untuk pelayanan kesehatan,” kata politisi PKS ini.***
