HALOJABAR.CO – Praktik money politics atau politik uang yang terjadi di Pilkada Kabupaten Bandung Barat (KBB) dianggap telah mencederai demokrasi dan merugikan pasangan calon yang berkontestasi.
Terkait hal tersebut Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 04, Edi Rusyandi dan Unjang Asari (EDUN), Encep Irwan Herdiansyah mengatakan, banyak menemukan pelanggaran money politics di lapangan.
Pelanggaran itu masuk kategori pelanggaran berat karena telah mencederai demokrasi secara langsung. Yakni pelanggaran politik uang untuk mendukung salah satu pasangan calon.
“Bukti di video banyak beredar, politik uang dilakukan. Jangan menutup mata, bahwa itu benar terjadi dan nyata adanya,” ucapnya, Rabu 4 Desember 2024.
Sebelum pencoblosan pihaknya dari Partai Koalisi dan Tim Pemenangan Nomor 4 sempat mendatangi bawaslu. Untuk melaporkan secara langsung dan memberikan dukungan moral kepada Bawaslu untuk bertindak tegas.
BACA JUGA: Paslon EDUN Sebut Pilkada KBB Terindikasi Ada Pengerahan Struktur Pemerintah
“Bukti-bukti sudah begitu banyak, Bawaslu harus tegas dan jangan sampai mudah dan lemah apabila mendapatkan tekanan politik dari manapun,” ujarnya.
Menurut Encep, yang harus dilihat hari ini adalah masyarakat Bandung Barat yang hari ini dirugikan. Bahkan, menurut dirinya menghinakan warga KBB dengan berbagai praktik money politics atau politik uang yang terjadi.
“Ini merupakan preseden buruk bagi demokrasi kita ke depannya, karena ini adalah proses demokrasi rakyat yang seharusnya dapat terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” tegasnya.
Meski begitu, lanjut Encep, semua yang telah terjadi dengan semua dinamikanya, pihaknya menyerahkan semuanya kepada Bawaslu KBB sebagai lembaga pengawas yang bertugas untuk mengawasi semua tahapan proses Pilkada di KBB.
Pihaknya pun mengapresiasi sejumlah kelompok masyarakat yang hari ini melakukan berbagai gerakan untuk mengakomodir laporan dan keluh kesah masyarakat yang resah dengan terjadinya pelanggaran money politics.
Semoga semua pelanggaran itu bisa diusut tuntas dan masyarakat bisa mendapatkan keadilan serta berani melapor ketika melihat fakta adanya pelanggaran Pilkada.
“Kami berharap mendapatkan hasil yang terbaik bagi demokrasi dan masyarakat KBB. Sebab bagaimanapun tetap Bandung Barat Nu Urang, Bandung Barat Ku Urang, Bandung Barat keur Urang,” pungkasnya.***
