HALOJABAR.CO – Gabungan Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan kunjungan kerja ke lokasi tambang Gunung Karang dan Kantor PLN (Persero) PLTA Upper Cisokan, Kecamatan Cipongkor, KBB.
Hal tersebut untuk merespons beberapa persoalan yang diadukan oleh warga ke DPRD KBB. Salah satunya buntut aksi demo warga yang terjadi beberapa waktu lalu ke lokasi tambang Gunung Karang, KBB.
“Kami datang ke sini untuk meminta penjelasan PLN PLTA Upper Cisokan terkait ketenagakerjaan dan persoalan Gunung Karang,” kata Ketua Komisi IV Nur Julaeha, Jumat 20 Juni 2025.
Pihaknya lebih menyoroti soal persoalan ketenagakerjaan yang menjadi bidang kerja Komisi IV. Berdasarkan penjelasan pihak PLN terkait ketenagakerjaan, m terdapat 150 tenaga kerja asing (TKA) dari China dan Korea Selatan.
Kemudian ada juga 400 -an tenaga kerja lokal dari KBB dan juga Kabupaten Cianjur yang terlibat pada proyek PLTA Upper Cisokan. Adapun keberadaan tenaga kerja asing di mega proyek PLTA Upper Cisokan, sebagai tenaga skill khusus.
“Keberadaan TKA asal China dan Korea Selatan, karena peralatan yang digunakan pada proyek tersebut berasal dari kedua negara tersebut,” jelas Nur.
Politisi PKS ini meminta kepada PLN ketika PLTA Upper Cisokan beroperasi harus lebih memperbanyak tenaga kerja lokal, terutama yang berasal dari 8 desa di KBB.
“Bakal ada 1300 pegawai yang dibutuhkan ketika PLTA Upper Cisokan beroperasi. Kami meminta prioritaskan tenaga kerja lokal,” tandasnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD KBB Iwan Ridwan menambahkan selain aspirasi ketenagakerjaan ada juga aspirasi soal pencemaran air. Termasuk wilayah Kecamatan Cipatat yang ternyata tidak dapat kompensasi apapun dari keberadaan proyek Upper Cisokan.
Padahal jalur lintas utama kendaraan dari Rajamandala ke Cipongkor masuk dari wilayah Kecamatan Cipatat dan kondisinya saat ini rusak. Sehingga jika tidak ada tindak lanjut maka jalan itu bisa ditutup guna menghindari kerusakan lebih parah.
BACA JUGA: PLN UIP JBT Klaim Rock Blasting di Gunung Karang KBB yang Didemo Warga, Trial Mitigasi Dini
“Mereka (PLN) bilang tidak ada pengajuan dari Pemda KBB untuk perbaikan jalan itu. Makanya kami akan meminta penjelasan dinas terkait kenapa itu tidak diusulkan padahal Cipatat adalah penyangga utama akses menuju proyek PLTA Upper Cisokan,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan, dalam pertemuan tersebut disampaikan keluhan warga yang terdampak penambangan Gunung Karang untuk proyek PLTA Upper Cisokan.
“Tadi pihak PLN berjanji akan memperbaiki 24 bangunan rumah yang mengalami retak-retak. Sementara mengenai kompensasi dampak polusi udara dan kebisingan dijanjikan kompensasi Rp200 ribu,” ucapnya.
