HALOJABAR.CO – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengaku menampung semua aspirasi para buruh yang disampaikan pada saat unjuk rasa pada Senin 14 Oktober 2024 lalu.
Pada aksi tersebut sejumlah perwakilan buruh sempat beraudiensi dengan Ketua Komisi IV KBB dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB.
Berdasarkan audensi itu, Komisi IV DPRD KBB telah menginstruksikan Disnakertrans KBB agar segera melakukan sidak ke sejumlah perusahaan yang diduga melanggar aturan ketenagakerjaan.
Hal ini untuk memastikan hukum ketenagakerjaan diterapkan dengan baik sebagaimana yang disuarakan buruh. Mengingat selama ini hak-hak buruh dianggap banyak terjegal oleh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).
BACA JUGA: Protes Marak PHK dan Kenaikan UMK 100 Persen, Buruh di KBB Demo ke Kantor DPRD
“Tuntutan yang disampaikan oleh buruh Insya Allah kita akan tindak lanjuti. Sebab prinsipnya baik eksekutif maupun legislatif berpihak kepada buruh,” kata Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Julaeha, Kamis 17 Oktober 2024.
Pihaknya memastikan bakal memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 menyesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Selain itu, pihaknya juga telah membuat nota komisi yang ditunjukan kepada Pj Bupati Bandung Barat, agar segera memberikan usulan kepada Pj Gubernur Jawa Barat terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi para pekerja diatas satu tahun.
“Keluhannya kan sama masalah upah, UMK itukan sudah diatur dalam PP 51, jadi kami hanya memberikan rekomendasi hasil KHL sebagai bentuk untuk memperjuangkan aspirasi buruh,” sambungnya.
BACA JUGA: Disnakertrans KBB Susun Draf Perbup Jamsos bersama UNAI dan BPJS Ketenagakerjaan
Senada, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KBB Hasanudin juga akan memperjuangkan kenaikan UMK dengan menyesuaikan KHL. Serta berusaha menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi para pekerja di Bandung Barat.
Salah satunya adalah terkait tuntutan agar Pj Bupati mengeluarkan surat usulan supaya UMK disesuaikan dengan KHL. Sebab berdasarkan hasil survei UMK itu masih jauh di bawah KHL di Bandung Barat.
“Saya juga ingin permasalahan buruh khususnya di Kabupaten Bandung Barat ini bisa diselesaikan sedikit demi sedikit,” tuturnya.***
