HALOJABAR.CO – Sejumlah komunitas dan inisiatif warga yang concern pada isu mobilitas kota berkumpul dalam agenda Refleksi Mobilitas Kota Bandung 2025 yang diselenggarakan bersama media Bandung Bergerak di Perpustakaan Bunga di Tembok, Jumat sore (19/12).
Kegiatan ini digagas oleh Bike to Work Bandung bersama Koalisi Pejalan Kaki Bandung, Transport for Bandung dan Bandung Bergerak.
Forum refleksi ini menjadi ruang bersama untuk membaca ulang kondisi mobilitas Kota Bandung
sepanjang tahun 2025, khususnya dari perspektif pengguna jalan yang paling rentan: pejalan kaki,
pesepeda, dan pengguna transportasi publik.
Sepanjang diskusi, peserta menyoroti kondisi fasilitas pendukung bagi pejalan kaki dan pesepeda yang masih minim, tidak layak, terputus, dan dalam banyak kasus mengalami kerusakan atau terbengkalai.
Trotoar dan jalur sepeda kerap tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat alih fungsi, parkir
kendaraan bermotor, pelaku UKM, maupun kurangnya perawatan.
Situasi ini mencerminkan masih kuatnya dominasi kendaraan bermotor dalam perencanaan dan pengelolaan ruang jalan, sehingga
berdampak langsung pada rendahnya rasa aman bagi warga yang berjalan kaki dan bersepeda. Meski
Kota Bandung telah memiliki regulasi seperti Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda, implementasinya di lapangan dinilai belum
konsisten dan belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan pengguna jalan rentan.
“Refleksi ini penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi diuji melalui praktik di ruang jalan sehari-hari,” ujar Andi, perwakilan Bike to Work Bandung dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan tidak cukup diukur dari angka kecelakaan semata, melainkan dari pengalaman konkret warga mulai dari kondisi fasilitas pendukung yang layak, kesinambungan jalur, hingga rasa aman dan aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda dalam melakukan perjalanan harian.
Koalisi Pejalan Kaki Bandung menyoroti kondisi trotoar yang masih kerap terputus, digunakan untuk
parkir, atau tidak ramah bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Sementara
Transport for Bandung menekankan perlunya integrasi yang lebih serius antara transportasi publik
dengan moda berjalan kaki dan bersepeda, agar mobilitas ramah lingkungan benar-benar menjadi
pilihan utama warga.
Melalui forum ini, ketiga inisiatif warga sepakat untuk memperkuat Koalisi Mobilitas Ramah
Lingkungan Berkelanjutan, sebagai ruang advokasi bersama yang mendorong kota lebih berpihak
pada manusia dan lingkungan yang hijau, bukan semata pada mesin yang berdampak pada kondisi
udara kotor dan pencemaran lingkungan lainnya.
