HALOJABAR.CO – Objek wisata baru yaitu Museum Otomotif akan hadir di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dengan konsep edukasi.
Museum Otomotif itu bernama Autopia Park yang akan menggunakan lahan di bekas Grand Hotel Lembang. Autopia Park merupakan destinasi wisata museum otomotif yang dilengkapi sejumlah wahana menarik.
“Nanti konsepnya seperti museum otomotif pertama di Indonesia. Total lahan di sini 10 hektare tapi yang akan dipakai museum luasnya hanya 1,7 hektare,” kata partner PT Wahana Autopia Indonesia Reza Widjadja usai menerima kunjungan Komisi III DPRD KBB saat melaksanakan monitoring, pada Selasa 25 Maret 2025.
Dia memastikan untuk saat ini pelaksanaan pembangunan fisik belum dilakukan dan rencananya baru akan dimulai setelah Idul Fitri. Adapun terkait perizinan semua sudah ditempuh dan lengkap.
“Izin-izin sudah dikantongi, seperti izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” sambungnya.
Reza menjelaskan, Autopia Park memiliki konsep edutainment yaitu memadukan antara pendidikan (education) dan hiburan (entertainment). Akan dibangun galeri mobil antik sampai masa depan.
BACA JUGA: Disparbud KBB Periksa Kesiapan Objek Wisata Menjelang Libur Lebaran
Tidak hanya sekadar mobil tua, tapi juga kendaraan langka akan ditampilkan. Nanti juga akan ditampilkan mobil-mobil terkini dan mobil masa depan juga akan dihadirkan.
Dia pun memastikan, bangunan heritage yang ada di bekas Grand Hotel Lembang tidak akan dibongkar dan tetap dijaga. Pihaknya akan tetap mempertahankan sebagai bagian dari destinasi wisata.
“Di sini heritage akan dijaga, ada dua gedung bangunab tetap utuh tidak dibongkar. Ruang terbuka hijau juga akan dominan dibandingkan dengan bangunan,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan, kedatangan Komisi III ke lokasi proyek Autopia Park untuk mengecek soal kelengkapan perizinan, serta terkait dengan batas lahan Yayasan Pendidikan Keluarga Al Musyawarah (YPKM) Baru Adjak.
“Kami tadi diperlihatkan site plannya, ternyata cukup jauh dari yayasan. Begitupun dengan perizinan, sudah lengkap. Malah sudah mengantongi PBG, itu berarti mereka sudah dapat melaksanakan pembangunan,” kata Pither.
Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedi berharap, ketika melaksanakan pembangunan melibatkan warga sekitar. Begitupun ketika sudah beroperasi juga mempekerjakan warga setempat sebagai karyawan.
“Pesan kami, perusahaan mengakomodir tenaga kerja lokal. Jangan sampai warga setempat hanya menjadi penonton,” kata politisi PKB ini.***