HALOJABAR.CO – Rencana pembukaan interchange Walini di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), hingga kini belum ada kejelasan.
Padahal rencana yang digagas sejak KBB dipimpin oleh Bupati Abubakar sudah lama mengemuka. Bahkan, takala KBB dipimpin oleh Pj Bupati Arsan Latif sempat menargetkan bisa segera beroperasi tahun ini.
Adapun faktanya hingga kini belum ada tanda-tanda interchange Walini bakal dibangun. Padahal masyarakat KBB, khususnya di Kecamatan Cikalongwetan dan Cipeundeuy sangat membutuhkan interchange di Tol Cipularang itu.
Salah seorang anggota DPRD KBB Fikri Zamzam Noor mempertanyakan kejelasan dari pembangunan interchange Walini di Kecamatan Cikalongwetan itu.
“Sudah sejak lama interchange Walini hanya isu dan wacana saja,” sindir anggota DPRD KBB dari Dapil 2 ini beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Polres Cimahi Gelar Operasi Zebra Lodaya 2024 di Ruas Jalan Arteri dan Tol
Dia menegaskan akses keluar masuk Tol Cipularang di Cikalongwetan (interchange) itu harus segera di bangun. Itu sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat terhadap kemudahan akses transportasi untuk menunjang aktivitas dan kegiatan usaha.
“Harus secepatnya dibangun, karena semenjak dibangunnya Cipularang, masyarakat Cikalongwetan dan Cipeundeuy merasa terisolir karena tidak ada pintu tol di Cikalongwetan sebagai akses masuk tol,” sambungnya.
Dirinya berharap dengan beroperasinya pintu Tol Walini maka aktivitas masyarakat khususnya di dua kecamatan itu dan umumnya KBB bisa semakin dipermudah.
Sementara itu aktivitas warga di Cikalongwetan dan Cipeundeuy kini tidak bisa lagi dengan bebas mengakses angkutan transportasi di ruas jalan Tol Cipularang.
Hal itu setelah pihak Jasa Marga membuat pagar pembatas sehingga warga tidak bisa lagi dengan bebas naik atau turun di ruas tol tersebut. Meskipun hal itu melanggar namun warga sudah terbiasa sehingga ketika dipasang pagar pembatas praktis dikeluhkan oleh warga.
Bahkan dalam beberapa hari belakangan media sosial di Cikalongwetan ramai dengan berita kekecewaan dan keresahan terhadap kebijakan PT Jasamarga yang melakukan pemagaran atau menutup akses warga ke jalan tol.
BACA JUGA: Setahun Beroperasi, Layanan Kereta Cepat Whoosh Terintegrasi dengan Moda Lainnya
Aktivis pemuda yang juga anggota KNPI Jawa Barat Doni Ramlan Effendi membenarkan bahwa sebagian masyarakat di sepanjang jalan Tol Cipularang sedang ramai membicarakan terkait penutupan akses oleh pihak Jasa Marga.
“Meskipun aktivitas warga itu melanggar. Tapi harus ada langkah konkret dari pihak terkait khususnya pemerintah pusat dan daerah melakukan kajian dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.
