HALOJABAR.CO – Menghadapi tantangan daerah rawan bencana alam, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan komitmennya menjadikan pesantren sebagai bagian integral dari sistem penanggulangan bencana daerah. Hal ini dipertegas oleh, Wakil Bupati Asep Ismail saat dirinya menghadiri Lokakarya Santri Siaga Bencana yang digelar oleh PC GP Ansor Kabupaten Bandung Barat bekerja sama dengan BPBD.
“Kita ingin pesantren tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama, tapi juga pusat edukasi bencana. Dengan pendekatan religius, santri dan ulama bisa memberikan ketenangan dan literasi mitigasi kepada masyarakat,” Asep mengungkapkan.
Langkah ini juga sejalan dengan rencana pemerintah pusat untuk membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama, sebagai bentuk perlindungan hukum dan penguatan kelembagaan santri. Asep mengungkapkan bahwa dari sekitar 1.500 pondok pesantren di wilayahnya, baru 600 yang tervalidasi. Ia menegaskan pentingnya legalitas serta peningkatan sarana dan prasarana pesantren agar setara dengan lembaga pendidikan umum.
Kepala BPBD Bandung Barat, H. Asep Sehabudin, menyampaikan bahwa mayoritas desa di Bandung Barat tergolong rawan bencana, sehingga kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan. Ia menekankan bahwa pesantren merupakan komunitas besar yang belum optimal diberdayakan dalam skema edukasi kebencanaan.
“Dengan membekali santri pengetahuan tentang mitigasi dan respons bencana, kita bisa memperluas jangkauan edukasi hingga ke tingkat akar rumput,” tuturnya.
