Hal itu menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jabar dalam menghadirkan iklim investasi yang aman dan nyaman.
Menurut KDM, layanan aduan dan respons cepat perlu dibangun sekaligus dijalankan dengan optimal.
“Pemerintah kerjanya gak boleh hanya mungut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota itu harus membuat layanan aduan bagi seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat,” tutur KDM.
