HALOJABAR.CO – Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar kick off meeting pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah praktisi di berbagai sektor unsur DPRD dan sejumlah pejabat di Pemda KBB.
Mereka di antaranya, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Fernandes Simangunsong, Badan Gizi Nasional dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Provinsi Jawa Barat.
“Pelaksanaan RKPD tahun 2026 ini dilakukan baru dilakukan di Minggu terakhir bulan Desember 2024,” kata Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir, Jumat 20 Desember 2024.
Ade menyebut, ada tiga narasumber yang hadir memberikan masukkan dalam Kick Off RKPD 2026 di Bandung Barat ini. Menurutnya, semua praktisi itu pihaknya undang untuk sinkronisasi dan pencerahan terkait RKPD 2026.
Terkait kehadiran dari Badan Gizi Nasional karena erat kaitan dengan program Prioritas dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal makan bergizi gratis bagis siswa sekolah.
Dikatakannya, apa yang disampaikan oleh Badan Gizi Nasional terkait dengan keberadaan Bumdes, maka di program makan bergizi itu dapurnya dari Bumdes.
“Jadi ada perputaran ekonomi di desa. Kalau untuk di KBB penunjukannya kita tunggu lebih lanjut,” ujarnya.
BACA JUGA: Polres Cimahi Gelar Uji Coba Makan Siang Bergizi Gratis, Orang Tua Siswa Sambut Positif
Hanya saja, sambung Ade, arahannya satu unit pelayanan atau dapur umum itu melayani sekitar 3.500 porsi makan bergizi. Jumlah tersebut diberikan mulai dari anak sekolah, ibu hamil dan balita.
Selain itu, hal yang ditekankan dalam kegiatan ini berkaitan dengan pengentasan persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting. Persoalan kemiskinan, IQ dan lainnya juga dibahas.
Namun, untuk pemberian makan bergizi gratis ini bukan hal yang baru. Negara Jepang dan India sudah dilaksanakan dan program ini dilakukan untuk mengupgrade sumber daya manusia.
Kaitan pembangunan desa ini, maka Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang beruntung lantaran sempat disambangi Menteri Desa.
“Insya Allah, ke depan desa kita dorong karena betul untuk membangun Indonesia dimulainya harus dari desa,” katanya.
Hal itu senada dengan Prof. Fernandes, jelas Ade, beliau menekankan bahwa untuk membangun kabupaten jangan sampai melupakan desa lantaran desa merupakan perwajahan dari kabupaten itu sendiri.
“Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi dan memberikan contoh Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes yang sudah berhasil,” pungkasnya.***
