HALOJABAR.CO – Polemik open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau open bidding di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih berlanjut.
Bahkan rencananya Komisi I DPRD KBB akan mengundang Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Ade Zakir dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk dimintai penjelasan.
“Kami akan meminta penjelasan terkait seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Awalnya mengundang Pj Bupati pada Selasa (17/12/2024), namun beliau sudah ada agenda lain. Kita jadwal ulang antara tanggal 27 atau 30 Desember nanti,” kata Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi di Padalarang, Rabu 18 Desember 2024.
Menurut politisi PKB ini pemanggilan kepada Pj Bupati Bandung Ade Zakir, dan juga BKPSDM KBB agar polemik ini menjadi clear. Sebab sampai saat ini DPRD KBB khususnya komisi I tidak mendapatkan penjelasan dan informasi sebelumnya.
“Ya harus ditanyakan, karena jujur, kami sama sekali tidak mengetahui sekali proses open bidding yang sekarang tengah berjalan, misteri,” tutur Sandi.
Komisi I ingin mengetahui proses open bidding mulai dari pertanyaan mengapa pengisian jabatan tidak menggunakan sistem merit atau meritroksi, tapi justru dengan open bidding. Sehingga dikhawatirkan muncul like and dislike.
BACA JUGA: Ketua Komisi I DPRD KBB Pertanyakan Urgensi Open Bidding Pejabat Eselon 2
Selain itu Komisi I juga akan mempertanyakan atau meminta surat izin Mendagri untuk pengisian jabatan bagi eselon 2 tersebut. Meskipun open bidding memang kewenangan penuh eksekutif tapi seyogyanya dewan juga mengetahui.
“Jangan sampai nanti muncul masalah, sementara prosesnya kami sama sekali tidak diberitahu,” imbuhnya.
Saat ini, lanjut dia, Pemda KBB dan panitia seleksi terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada DPRD khususnya Komisi I yang membidangi pemerintahan umum dan kepegawaian.
Pun begitu dengan informasi sudah ada izin dari Kemendagri untuk proses open bidding. Namun komisi I DPRD KBB belum menerima surat pemberitahuan atau tembusan secara resmi.
Jangan sampai prosesnya tergesa-gesa apalagi hanya hitungan bulan KBB sudah akan mempunyai bupati baru. Saat ini pun lima dinas yang tidak memiliki pucuk pimpinan definitif mampu menjalankan tupoksinya dengan baik meski dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
“Kami melihat roda organisasi berjalan baik meski dipimpin Plt. Justru muncul tanggapan bahwa pelaksanaan open bidding di akhir tahun ini terkesan tergesa-gesa padahal enggak terlalu urgen,” ujarnya.***
