Ketua Bawaslu Jabar Zacy Muhammad Zam Zam menjelaskan kampanye yang sedang berlangsung saat ini sudah diatur dalam peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024. Para peserta pemilu harus menaati aturan tersebut.
Salah satu yang harus diantisipasi adalah kampanye melalui media sosial. “Kampanye pada ruang media sosial menjadi bagian kontemporer. Terdapat bagian terdapat potensi-potensi kerawanan di antaranya penyebaran informasi dan pengawasan konten internet,” katanya.
BACA JUGA: Hadiri Deklarasi Kampanye Berintegritas, Bey Machmudin Pastikan Pilkada Jabar Jujur dan Beretika
Menurut Zacy, Pilkada saat ini sudah masuk pada tahapan kampanye, karenanya Bawaslu memandang bahwa perlunya melibatkan seluruh sektor yang berkepentingan untuk memastikan kampanye tidak keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tentu masyarakat butuh edukasi, butuh sosialisasi, butuh pendidikan dalam rangka mencari info-info di media sosial sehingga masyarakat tidak termakan informasi hoaks yang dilemparkan oleh tim-tim yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Zacy mengaku, hingga saat ini pihaknya baru menerima tiga kasus yang berkaitan dengan penyebaran informasi hoaks, terjadi di Kota Depok, Kota Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat.
Bawaslu sudah mengusulkan ke Bawaslu RI untuk men – takedown konten-konten yang berkaitan dengan ujaran kebencian.
“Tentu kita di daerah ingin ada sebuah kerja sama yang simetris tidak hanya antara Bawaslu sebagai penyelenggara tetapi juga untuk pemerintah daerah dalam hal ini kominfo dan seluruh stakeholders bisa memperluaskan literasi digital yang berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilihan,” papar Zacy.
“Melalui komitmen bersama ini diharapkan dapat memperkuat dari koordinasi dan kolaborasi kita baik itu dari publikasi dan serta literasi dari digital dalam rangka pengawasan pemilihan tahun 2024,” pungkasnya.***
