Tokoh Pemekaran KBB Desak Bawaslu Bertindak Atas Dugaan Pelanggaran Money Politic

Bawaslu KBB Money Politic
Tokoh pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Yakob Anwar Lewi. (Adi Haryanto/HALOJABAR.CO)

HALOJABAR.CO – Tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat (KBB) Yakob Anwar Lewi mendesak Bawaslu KBB bertindak tegas atas maraknya dugaan pelanggaran di Pilkada KBB 2024 seperti money politic.

Bawaslu KBB selaku pengawas pemilu harus punya taring dan berani mengungkap segala pelanggaran pemilu ini. Sekarang terkesan Bawaslu sangat hati-hati dan ada sedikit takut dalam mengungkap pelanggaran demi pelanggaran.

Sehingga timbul pertanyaan, apakah fenomena ini akan dibiarkan terus dari dulu sampai sekarang. Pelanggaran pemilu yang jelas sudah kasat mata dan terlihat apakah akan terus dibiarkan.

“Kami harapkan ada satu ketegasan dari Bawaslu tangkap pemberi dan penerima. Tidak ada alasan lagi untuk memberi efek jera bagi penerima dan pemberi lolos dari sanksi hukum,” ucapnya, Jumat 29 November 2024.

BACA JUGA: Pilkada KBB 2024: Viral Dugaan Money Politic oleh Salah Satu Paslon Dilakukan Secara Vulgar

Yakob mengaku prihatin dengan proses Pilkada KBB 2024, dikarenakan banyaknya dugaan pelanggaran yang muncul khususnya terkait praktik money politic.

“Ini sangat prihatin, maraknya politik uang yang dilakukan oleh para calon pemimpin di Bandung Barat dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang lagi susah,” ujarnya.

Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) ini menyebutkan, masifnya dugaan politik uang atau money politics di Pilkada KBB menimbulkan keprihatinan.

Pasalnya bakal sulit melahirkan seorang pemimpin atau kepala daerah yang dilahirkan dari sebuah proses yang salah. Sebab dikhawatirkan ke depan akan banyak praktik transaksional yang juga akan muncul.

Itulah mengapa saat ini civil society baik dari kalangan buruh ataupun masyarakat umum banyak yang turun ke kantor Bawaslu dan KPU KBB. Mereka protes dan marah hingga menuntut agar dugaan praktik pelanggaran itu diusut tuntas.

“Cara berpikir masyarakat juga harus berubah jangan sampai pragmatisme ini terus dipelihara,” pungkasnya.***