Wacana Perluasan Wilayah, Warga Kota Cimahi Masih Pro Kontra jika Ingat Masa Lalu

perluasan wilayah cimahi
Pemkot Cimahi mewacanakan perluasan wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), serta Kabupaten Bandung, karena wilayah Cimahi saat ini hanya memiliki tiga kecamatan.

HALOJABAR.CO – Pemkot Cimahi berencana melakukan penataan wilayah melalui perluasan dengan mencaplok daerah milik Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), serta Kabupaten Bandung.

Dalam perluasan wilayah, sejumlah daerah yang diwacanakan bakal bergabung ke Cimahi antara lain Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, kawasan Cimindi, Kota Bandung, sebagian Kecamatan Ngamprah, Padalarang, dan Batujajar di KBB.

Namun perkara perluasan wilayah ini bukan hal yang mudah dilakukan, meskipun bukan hal yang mustahil. Mengingat Kota Cimahi saat ini hanya memiliki tiga kecamatan dan 15 kelurahan. Akan tetapi apakah daerah yang disebutkan di atas mau melepaskan wilayah mereka? Itu yang jadi pertanyaannya.

Terkait wacana perluasan wilayah ini sejumlah pro kontra muncul di masyarakat. Di satu sisi, wacana perluasan tersebut mendapat dukungan, namun di sisi lain tak sedikit warga yang menolak dengan alasan rekam jejak masa lalu Kota Cimahi.

Dendi (44) mengaku menolak gagasan perluasan wilayah tersebut. Menurut warga Cimindi ini, ada trauma masa lalu yakni kasus korupsi yang menjerat tiga kepala daerah di Kota Cimahi, sehingga membuatnya ragu terhadap wacana tersebut.

“Lebih baik Cimindi di Bandung saja, dulu ada kekecewaan soal korupsi, itu belum hilang dan masih membekas,” ucapnya, Sabtu 17 Mei 2025.

BACA JUGA: Wakil Wali Kota Cimahi Klaim Perluasan Wilayah Solusi Masalah di Bandung Raya

Dirinya juga menyoroti persoalan banjir yang hingga kini belum tuntas diatasi oleh Pemkot Cimahi. Sehingga menjadi risiko besar ketika perluasan wilayah dilakukan namun masalah banjir saja belum terselesaikan.

Hal senada juga diungkap warga Cimindi lainnya, Rizky Suprianto (27) yang mengaku lebih nyaman tetap berada dalam wilayah administrasi Kota Bandung. Menurutnya, rekam jejak kasus korupsi yang sempat terjadi di Kota dengan tiga kecamatan itu sulit untuk mendapat kepercayaan dari publik.

“Tiga kali tersandung kasus, saya jadi kurang, bahkan tak percaya,” imbuhnya.

Kendati jarak ke pusat pemerintahan Kota Bandung cukup jauh, Rizky menilai layanan administrasi sudah cukup efisien. Dirinya juga mempertanyakan kesiapan Kota Cimahi untuk memperluas wilayah mengingat masih adanya permasalahan internal yang belum terselesaikan.

“Cimahi belum siap. Masalah seperti sampah saja masih banyak keluhan. Ditambah kepercayaan publik yang masih rendah karena korupsi,” tegas dia.

Sementara pandangan berbeda diungkapkan Muhamad Riyan (28), warga Kota Bandung itu menilai perluasan wilayah ke Cimahi adalah langkah yang memudahkan secara administratif.