HALOJABAR.CO – Pemkot Cimahi berencana akan melakukan perluasan wilayah dengan mengambil wilayah dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Wilayah yang digadang-gadang sedang diincar untuk masuk ke Cimahi seperti Kecamatan Margaasih di Kabupaten Bandung, kawasan Cimindi, Kota Bandung, dan sebagian kecamatan Ngamprah, Padalarang, dan Batujajar, di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Seperti diketahui, sejak berdiri dari tahun 2001 sebagai daerah otonomi yang terpisah dari Kabupaten Bandung, Kota Cimahi hanya memiliki 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Padahal jumlah penduduk Cimahi saat ini mencapai sekitar 600.000 jiwa, sementara luas wilayah Kota Cimahi hanya berkisar 4.248 Ha atau sekitar 40,20 kilometer.
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan, masuknya beberapa wilayah Kabupaten Bandung Barat dikarenakan berdasarkan kajian serta peta batas administrasi Kabupaten Bandung tahun 1976.
“Untuk wilayah di KBB ada dua desa yakni desa Cilame dan Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, dan beberapa wilayah di Kecamatan Padalarang serta Kecamatan Batujajar,” ucapnya kepada wartawan, Rabu 26 Februari 2025.
BACA JUGA: Wacanakan Perluasan Wilayah, Wakil Wali Kota Cimahi Incar Daerah Tetangga, Ini Lokasinya
Meski demikian, lanjut Adhitia, khusus wilayah Bandung Barat pihaknya belum melakukan komunikasi secara intens dengan kepala daerahnya. Pihaknya masih fokus ke dua wilayah Cimindi dan Margaasih.
Lantaran perluasan kedua daerah tersebut telah dibicarakan langsung dengan kepala daerahnya masing-masing. Termasuk restu dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.
“Yang menginisiasi awal adalah pak Gubernur, kemudian kita sudah ngobrol dengan Wali Kota Bandung Pa Farhan, beliau setuju dengan garis batas pada peta 1976. Di mana waktu itu Stasiun Cimindi dan Gunung Batu masuk ke Cimahi. Jadi target pak walikota dan saya harapannya adalah peta 1976 plus Margaasih untuk upaya penuntasan banjir,” tuturnya.
Diakuinya perluasan wilayah suatu daerah tidak mudah. Prosesnya melibatkan lintas stakeholder hingga pemerintah pusat. Pihaknya bakal menempuh upaya tersebut sesuai mekanisme agar tak terjadi masalah di kemudian hari.
“Memang perlu ada langkah konkret. Bersama berbagai stakeholder kita akan kaji dan rumuskan road maps batas-batas wilayahnya,” kata politisi kader Partai Gerindra ini.***
