HALOJABAR.CO – Warga Kota Cimahi mengharapkan pemerintah daerah menghapuskan sistem zonasi sekolah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya sistem zonasi kerap banyak mendatangkan masalah di lapangan.
Hal itu dilontarkan salah seorang warga kepada calon Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan saat digelar kampanye dialogis di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Tengah, belum lama ini.
“Saya minta tolong ke bapak, kalau nanti terpilih sebaiknya dihapus sistem zonasi untuk anak sekolah karena sangat memberatkan bagi orang tua,” ucap seorang ibu.
BACA JUGA: Pilwalkot Cimahi 2024: Disabilitas Masih Termarjinalkan, Paslon Dikdik-Bagja Janji Perhatikan
Terkait hal itu, Dikdik bisa memahami perasaan kecewa ibu-ibu terhadap kebijakan pemerintah memberlakukan sistem zonasi sekolah, termasuk di Cimahi. Namun dibalik itu, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tentunya telah dipikirkan secara matang.
“Sebetulnya saya dalam hal ini tidak berhak mengatakan setuju atau tidak setuju karena bagaimana pun itu adalah sebuah produk dari kebijakan pemerintah pusat,” tuturnya.
Menurut calon wali kota yang diusung koalisi Nasdem, Golkar, PKS dan Partai Demokrat ini, keluarnya sebuah kebijakan tentunya tidak bisa dijalankan secara sempurna, tapi kekurangan yang ada jangan sampai menimbulkan ketidakadilan bagi anak didik.
BACA JUGA: Partai Koalisi Pengusung Optimistis Paslon Dikdik dan Bagja Menang Pilwalkot Cimahi, Ini Alasannya
“Kami akan memikirkan cara terbaik sehingga setiap anak-anak kita berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan biaya murah,” ucapnya.
Meski penghapusan sistem zonasi berada di tangan pemerintah pusat, pihaknya akan menampung semua aspirasi masyarakat.
Termasuk juga keberadaan sekolah-sekolah swasta karena selama ini mereka telah membantu pemerintah dalam pemberian pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
“Bagaimana sekolah swasta dan negeri ini harus tumbuh dan berkembang secara seimbang,” pungkasnya.***
