HALOJABAR.CO – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2025, masih terdapat defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp72,78 miliar.
Hal tersebut diketahui dalam Rapat Paripurna Pemda KBB bersama DPRD KBB, di Grand Hani Hotel, Kecamatan Lembang, pada Kamis 10 Oktober 2024.
“Total APBD KBB itu di angka Rp2,64 triliun. Adapun belanjanya Rp2,71 triliun sehingga masih ada defisit Rp72,78 miliar,” terang Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir usai rapat paripurna kepada wartawan.
Kendati begitu, pihaknya tetap optimistis bisa menutupi defisit tersebut. Mengingat penyusunannya baru berdasarkan asumsi pendapatan yang secara nyata bisa diperoleh. Itu pun belum menghitung pendapatan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik, seperti DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan yang lainnya.
BACA JUGA: Ratusan Pelamar Seleksi CPNS di KBB Gugur di Tahap Awal Administrasi
Menurutnya rencana pendapatan daerah masih bersumber dari dua pendapat yakni Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 787.50 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,85 triliun. Sehingga RAPBD tahun 2025 ini betul-betul dari transfer antar daerah dari pusat, dan provinsi.
“Untuk menutupi defisit itu, bisa dengan mensubstitusikan kegiatan atau dirasionalisasi. Namun RAPBD KBB Tahun 2025 ini, bisa dikatakan mulai membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki beban utang piutang cukup besar,” kata Ade.
Jika melihat beban pengeluaran utang piutang tahun ini di Bulan September, sudah selesai semua. Seperti ke PT SMI Rp285 miliar sudah bisa diselesaikan, kemudian hutang bayar 2023 sebesar Rp157 miliar juga sudah dilunasi.
Selain itu, lanjut dia, beban yang dihadapi hibah ke KPU untuk penyelenggaraan Pilkada yang Rp40 miliar dan Bawaslu hampir Rp15 miliar dan pengamanan Pilkada juga sudah rampung.
BACA JUGA: Pasangan Berjamaah Jeje dan Asep Senam Sehat Bareng Warga di Lembang KBB
“Makanya tahun depan kita tidak ada beban, dan mudah-mudahan ini lebih bagus untuk APBD kita,” harapnya.
Jika APBD KBB mulai menunjukan peningkatan, maka program pembangunan pun bisa berjalan sesuai harapan. Tahun depan berbicara program pembangunan masih fokus ke infrastruktur dan peningkatan ekonomi.
Kemudian pembangunan pelayanan dasar melalui pengembangan sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur. Hanya karena RAPBD ini ditetapkan sampai tahun 2026, sehingga Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih yang harus merealisasikannya.
“Ini RAPBD sampai 2026 artinya bupati yang akan datang itu penyusunan untuk 2026. Jadi mau tidak mau harus menjalankan RAPBD ini,” pungkasnya.***
