HALOJABAR.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada Serentak 2024.
Penghentian sementara penyaluran bansos tersebut sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang resmi melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bansos sampai Pilkada 2024 selesai.
Selain itu, penghentian bantuan sementara ini dilakukan mengingat saat ini menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.
“Surat dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah diterima, edarannya seperti itu, bahwa bansos ditunda dulu,” kata Penjabat Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, Kamis 21 November 2024.
BACA JUGA: Bey Machmudin Yakin Jabar Jadi Teladan Pilkada Bermartabat
Dia mengatakan, pihaknya bakal melakukan penjadwalan untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Artinya bahwa bansos ini tidak dihilangkan sama sekali hanya karena sedang memasuki Pilkada serentak.
Lebih lanjut dikatakannya, hanya penyaluran bansos yang bersumber dari dana APBD Kota Cimahi yang ditunda sementara hingga pemungutan suara rampung.
Bantuan yang dihentikan sementara dari APBD Kota Cimahi diantaranya pembagian beras sejahtera daerah (Rastrada) tahun anggaran 2024.
“Yang kita hentikan sementara diantaranya penyaluran bantuan beras rastrada. Terutama untuk keluarga prasejahtera seperti lansia, warga miskin dan lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, sambung Dicky, untuk kegiatan SiBesti atau program Siapkan Beras untuk Masyarakat Kota Cimahi (SiBesti) biasanya digelar Kamis pekan terakhir setiap bulan. Waktunya kemungkinan akan digeser tapi masih di bulan November.
BACA JUGA: Pilwalkot Cimahi 2024: Disabilitas Masih Termarjinalkan, Paslon Dikdik-Bagja Janji Perhatikan
Dicky pun memastikan, pihaknya masih akan melakukan penyaluran bansos untuk warga yang terdampak bencana alam. Hal itu masih diperbolehkan, namun sesuai asesmen yang dilakukan dan itu sifatnya individual.
Dicky pun berharap, masyarakat bisa memaklumi kebijakan penghentian sementara penyaluran bansos ini lantaran demi kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Informasi ini sudah disampaikan melalui kelurahan agar masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi,” pungkasnya.***
