HALOJABAR.CO – Pemkab Bandung menyusun strategi untuk memperbaiki distribusi tabung gas LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disperdagin) Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah, menyebut bahwa jumlah pangkalan yang ada saat ini masih belum mencukupi untuk melayani kebutuhan warga.
“Saat ini hanya ada 1.420 pangkalan yang harus melayani lebih dari 3,7 juta penduduk di 271 desa. Ini menyebabkan antrean panjang dan biaya transportasi tambahan bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai solusi, Pemkab Bandung akan menerapkan skema distribusi jemput bola dengan mengerahkan truk pengangkut LPG 3 kg ke titik-titik strategis di desa-desa.
Warga dapat membeli langsung dari truk dengan menunjukkan KTP Kabupaten Bandung.
BACA JUGA: Kisruh Gas LPG 3 Kg, Bey Machmudin Pastikan Distribusi Kembali Normal dan Antisipasi Penimbunan
“Kami sudah koordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina Patra Niaga agar gas lebih mudah diakses masyarakat,” tambah Dicky.
Selain sulit didapat, harga LPG 3 kg di pasaran juga melambung dan kerap dijual di atas HET.
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 276 Tahun 2023, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp14.750 di tingkat agen dan Rp16.600 di pangkalan.
Namun, di tingkat pengecer, harga bisa mencapai Rp24.000 sampai Rp26.000 per tabung.
“Kami terus melakukan pengawasan agar harga tidak melambung terlalu tinggi. Masyarakat juga kami imbau untuk tidak melakukan panic buying,” tegas Dicky.
Di tengah polemik ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM agar LPG 3 kg tetap dapat dijual di pengecer.
Namun, hingga saat ini, kebijakan tertulis terkait hal tersebut masih dalam proses finalisasi.***
