HALOJABAR.CO – Ribuan guru honorer di Kabupaten Bandung Barat (KBB) merasa tidak diperhatikan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K).
Pasalnya jumlah kuota P3K bagi guru honorer di KBB masih sangat minim. Dari sekitar 1.000 guru honorer di KBB, hanya 40 orang yang diterima sebagai P3K. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah lainnya.
“Ada guru yang sudah mengabdi selama 28 tahun dan memiliki sertifikasi, tetapi tetap tidak lolos. Seharusnya, sesuai aturan, mereka berhak mendapatkan tempat,” kata Ketua Perkumpulan Guru dan Tenaga Pendidikan KBB, Nurjaman, Rabu 26 Februari 2025.
Pihaknya berencana akan mengajukan audiensi dengan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. Audiensi tersebut upaya menekan Pemda KBB agar lebih serius memperjuangkan nasib para tenaga pendidik honorer.
Rencana audiensi ini dilakukan setelah DPRD KBB Komisi IV dan forum guru memperjuangkan nasib guru honorer ke DPR RI hingga Kemendikdasmen dalam kunjungan kerja mereka ke Jakarta.
“Para guru berharap, dengan adanya pertemuan dengan bupati, dapat memberikan solusi yang lebih adil, termasuk meningkatkan kuota P3K bagi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi,” tandasnya.
Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Komisi IV telah memperjuangkan nasib guru honorer dalam kunjungan kerja (kunker) mereka ke Jakarta.
BACA JUGA: Guru Honorer yang Nyambi Jadi Pemulung dapat Hadiah Umrah dari Kapolres Cimahi
Salah satu isu utama yang mereka bawa adalah banyaknya guru honorer di Bandung Barat yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK /P3K), meskipun telah mengabdi selama puluhan tahun.
Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Julaeha menegaskan bahwa kunjungan kerja (kunker) seluruh anggota dewan ke Jakarta bukanlah sekadar perjalanan biasa.
Ia pun menekankan bahwa agenda kunker DPRD KBB tersebut memiliki tujuan penting, salah satunya adalah memperjuangkan nasib guru honorer.
“Kunjungan kerja ini bukan main-main. Kami ingin memperjuangkan guru honorer dengan membandingkan kebijakan di daerah lain. Sekarang fokusnya di Jakarta untuk menindaklanjuti semua aspirasi masyarakat,” ucapnya.
Nur menjelaskan bahwa dalam kunker ini, DPRD KBB melakukan pertemuan dengan Badan Legislasi dan beberapa instansi terkait, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi 8 DPR RI, untuk membahas kesejahteraan guru madrasah serta kebijakan pendidikan lainnya.
“Kita sudah ke Kemenag dan DPR RI, banyak yang harus kami perjuangkan,” imbuhnya.***
