HALOJABAR.CO – Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) menandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi untuk meningkatkan Universal Health Coverage (UHC).
Kerja sama ini dalam rangka penguatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju pencapaian UHC yang berkualitas dan berkelanjutan.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cimahi Cecep Heri Suhendar.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum Setda, Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, serta dari jajaran BPJS Kesehatan.
Bupati Jeje Ritchie menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja dan kontribusi BPJS Kesehatan dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.
“Komitmen ini adalah bagian dari upaya kami menunaikan amanah konstitusi, bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar dan bagian dari misi besar pembangunan manusia Indonesia,” tuturnya.
MoU ini menjadi langkah strategis dalam upaya menutup gap cakupan kepesertaan dan keaktifan JKN di KBB yang pada akhir 2024 telah mencapai angka 98,07 persen.
BACA JUGA: Kejar Target UHC, Pemda KBB Alokasikan Anggaran Rp125 Miliar untuk BPJS Kesehatan
Namun demikian, tantangan ke depan masih signifikan, terutama dalam hal reaktivasi peserta PBI dan optimalisasi pemanfaatan layanan berbasis digital.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan sepanjang tahun 2024, total manfaat layanan kesehatan yang diberikan kepada warga KBB mencapai Rp448 miliar, dengan utilisasi rata-rata 9.983 layanan per hari.
Program JKN juga telah memberi kontribusi sosial dan ekonomi dengan menyerap lebih dari 2.300 tenaga kerja di sektor fasilitas kesehatan swasta.
Penandatanganan MoU ini juga menandai dimulainya akselerasi layanan kesehatan berbasis data dan teknologi, sejalan dengan arah transformasi sistem kesehatan nasional.
Kepala Dinas Kesehatan KBB, dr. Ridwan Abdullah Putra menambahkan, pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan dan meningkatkan efektivitas alokasi anggaran kesehatan.
“Kami akan memanfaatkan instrumen digital seperti integrasi data SATUSEHAT dan pemanfaatan Mobile JKN agar intervensi menjadi lebih presisi dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menekankan perlunya komitmen bersama dalam meningkatkan kolektibilitas iuran dan pemanfaatan layanan berkualitas.
Capaian digitalisasi layanan di sejumlah rumah sakit di KBB, seperti RS Karisma dan RS Cahya Kawaluyan, menjadi contoh baik dalam penerapan sistem layanan cepat dan transparan.***
